Teknokrasi Versus Koalisi?  

Sulfikar Amir


Sejak Pansus Hak Angket Bank Century dibentuk dua bulan lebih yang lalu, publik Indonesia terpecah. Pada satu sisi, terdapat kelompok yang mendukung proses pemeriksaan keputusan bailout Bank Century (BC) dengan dua teknokrat terpandang Indonesia saat ini berada pada posisi "pesakitan." Kelompok ini melihat keputusan bailout tersebut telah melanggar norma-norma akuntabilitas publik karena telah terjadi penyelewengan kekuasaan oleh dua teknokrat yang berujung pada kerugian dana publik.

Berseberangan dengan kelompok ini adalah mereka yang percaya bahwa keputusan bailout merupakan hasil pertimbangan matang dan didasarkan pada kalkulasi rasional. Kelompok ini sangat yakin dengan integritas dua teknokrat yang dijadikan target pemakzulan oleh beberapa partai yang tampil kritis dalam kasus BC ini. Kelompok pro-teknokrat merujuk pada prestasi kedua teknokrat dalam membangun sistem ekonomi yang akuntabel. Konflik antara kedua kelompok ini berujung tidak hanya pada debat yang ramai di dunia maya, tapi juga berlanjut di jalanan saat masing-masing kelompok mengerahkan massa untuk menunjukkan kekuatan masing-masing. Dan, selama beberapa minggu terakhir, kehidupan kita diributkan oleh pertentangan dua kelompok ini, khususnya yang kita saksikan lewat liputan media massa.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan politik di Indonesia yang konon disebut sebagai negara paling demokratis di Asia Tenggara ini? Kenapa sepertinya kita tidak bergerak maju dan terjebak dengan masalah itu-itu aja?

Ketika pansus BC dibentuk, ada sepercik harapan bahwa ini akan menjadi momentum awal untuk meletakkan teknokrasi ke dalam kendali demokrasi. Bayangkan, sejak kelompok teknokrat muncul di era Orde Baru, mereka menguasai proses kebijakan nyaris tanpa kontrol publik yang berarti. Barulah pada kasus BC ini teknokrat dihadapkan pada situasi ketika mereka harus mempertanggungjawabkan keputusan teknokratis mereka. Ini tentu sebuah kemajuan. Sayang, hasilnya sangat mengecewakan karena agenda kendali teknokrasi dibajak oleh kelompok-kelompok pemangsa di Senayan untuk mengejar kepentingan-kepentingan politik jangka pendek.

Perilaku politisi Senayan memang tidak patut dibanggakan. Karena itu, kritik kelompok pro-teknokrat terhadap Pansus bisa diterima. Tetapi lepas dari persoalan kualitas anggota DPR khususnya yang menjadi anggota Pansus BC, jika kita amati secara seksama, terdapat kesalahkaprahan para pembela teknokrat. Mereka menganggap bahwa konflik yang sedang terjadi sekarang adalah perang antara rezim teknokratis versus sistem politik pemangsa. Saya menyebut ini salah kaprah karena pemerintahan SBY sebenarnya bukanlah rezim teknokratis seperti diasumsikan mereka. Hanya karena ada tiga atau empat ekonom di kabinet tidak berarti pemerintahan sekarang berbasis teknokrasi. Sebuah rezim teknokratis tidak hanya dilihat dari individu teknokratnya, tapi mesti ditilik dari bagaimana gagasan teknokratis menjadi elemen utama dalam struktur kekuatan sang penguasa. Kabinet kedua SBY jauh dari rezim teknokratis karena absennya prinsip-prinsip teknokratis (efisiensi dan efektivitas) dalam struktur kekuasaan.

Dalam kacamata ini, para teknokrat di kabinet SBY saat ini tidak lebih dari sekadar "pemanis" sebuah rezim politik barter yang dibentuk karena kegagalan SBY memanfaatkan seluruh political capital yang dimilikinya. Kegagalan ini bisa dilacak dari keputusan SBY membentuk koalisi gemuk sebagai kendaraan memenangkan pemilihan presiden tahun kemarin. Padahal, jika ada yang mensurvei, besar kemungkinan sebagian besar yang memilih SBY dalam pilpres kemarin justru mengharapkan SBY bisa lepas dari ketergantungan pada koalisi partai politik. Dengan kata lain, pembentukan koalisi itu adalah tindakan kontraproduktif yang mengecewakan para konstituen.

Kemenangan mutlak SBY dalam pilpres tahun kemarin adalah sebuah kesempatan SBY untuk membentuk kabinet ahli demi menyelesaikan begitu banyak masalah di birokrasi. Tapi ternyata SBY lebih memilih untuk tunduk pada tuntutan partai anggota koalisi yang sebenarnya, alih-alih membantu proses politik di Senayan, justru hanya membebani pemerintahannya yang kedua.

Jika bijak, SBY mestinya bisa memetik pelajaran berharga dari pansus BC bahwa koalisi yang dibentuknya telah gagal menjadi mesin pendukung pemerintah di Senayan. Sebenarnya dari awal hal ini sudah bisa prediksi mengingat reputasi partai politik yang buruk. Di samping itu, sebesar apapun koalisi yang dibentuk niscaya tidak akan bertahan lama jika koalisi ini dibangun di atas platform yang rapuh dan hanya didasarkan pada politik barter. Entah pertimbangan apa yang dipakai SBY untuk membentuk koalisi pada saat popularitas dia sebenarnya sedang tinggi-tingginya, tetapi yang jelas arah politik yang diambil SBY telah menjerumuskan pemerintah ke dalam situasi ketidakpastian.

Karena itu, pihak yang paling bertanggung jawab dalam seluruh kisruh ini adalah SBY sendiri, terlebih lagi karena sikap lamban dalam merespons berbagai isu sensitif di masyarakat. Pernyataan SBY bahwa dia yang bertanggung jawab atas keputusan bailout BC baru-baru ini tidak hanya terlambat dan sia-sia, tapi juga bukti bahwa SBY tidak punya nyali berhadapan langsung dengan parlemen dan publik pada saat dibutuhkan, dua bulan lalu.

Lalu, bagaimana? "Pengkhianatan" partai anggota koalisi SBY ini sebenarnya momen untuk mengembalikan sistem pemerintahan ke jalur yang benar. Mumpung masih ada waktu empat tahun ke depan, inilah saatnya SBY merombak kembali struktur kabinet sekarang dan membentuk kabinet ahli yang diisi kalangan profesional yang mumpuni. Bagaimanapun, menempatkan para profesional semata sebagai wakil menteri atau pada posisi ban serep lain tidak hanya menambah beban anggaran negara, namun juga tidak efektif karena mereka berada di bawah bayang-bayang otoritas menteri non-ahli dari parpol.

Implikasi dari perampingan koalisi adalah menurunnya suara pendukung pemerintah di Senayan. Tentu saja ini bisa menjadi hal mengkhawatirkan bagi pemerintah. Tapi sebenarnya ini tidak perlu dirisaukan karena bagaimanapun fungsi DPR adalah mengontrol jalannya pemerintahan dan suara oposisi yang solid di DPR tidak sebesar yang dikhawatirkan SBY dan pengikutnya. Masih ada ruang ketika DPR bisa berlari ke oposisi atau ke pemerintah. Di situ terletak seni proses check and balance di parlemen. Selain itu, pemerintah bisa mendapatkan dukungan koalisi paling besar, yakni dari publik jika memang mereka membuat kebijakan yang benar-benar melayani kepentingan publik secara luas, tidak hanya bankir bermasalah atau korporasi besar.

Sulfikar Amir adalah dosen sosiologi di Nanyang Technological University, Singapura.