JK Tolak Penurunan Standar UN  

Liputan6.com, Bandung: Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla bergeming. Sikapnya terhadap Ujian Masional masih sama, tak akan menurunkan standar agar banyak siswa yang lulus. "Di kita ini, kalau ada yang tidak lulus, bukannya dipicu, tapi malah galahnya diturunkan agar semua bisa melompat. Sementara Singapura dan Malaysia saja terus menaikan galah. Akhirnya kita yang jadi TKI terus," kata Kalla di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/2), seperti dilansir ANTARA.

Kalla menjelaskan lebih jauh, tak ada pendidikan yang baik tanpa pendidikan yang keras. UN harus diadakan, kata Kalla, karena memiliki fungsi dan standar berbeda dengan ujian akhir sekolah. "UAS itu hanya mengujikan hal yang wajib diketahui siswa sekolah itu. Sedangkan UN haruslah mengujikan apa yang seharusnya diketahui seluruh siswa di Indonesia," tutur politisi kelahiran Watampone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, 15 Mei 1942.

Beratnya UN menimbulkan penolakan banyak siswa di sejumlah daerah. Kalla menyesalkan kondisi itu. "Cuma di Indonesia, ada orangtua murid yang mengajukan presidennya ke pengadilan gara-gara tidak lulus ujian nasional. Kalau nggak lulus itu berarti kualitas guru dan siswanya harus diperbaiki, bukannya protes," ucap ketua umum Palang Merah Indonesia.

Pro dan kontra bermunculan terkait UN. Salah satu pihak yang menolak di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. PDIP menilai pemerintah telah mengebiri integritas dan kualitas pendidikan di sekolah [baca: PDI Perjuangan Tolak Ujian Nasional].