Rencana Penarikan Pajak PSK Menuai Protes  

Liputan6.com, Batam: Rencana penarikan pajak dari pekerja seks komersial (PSK) di Kota Batam, Kepulauan Riau, menuai protes. Menurut Nacing, pengelola bar di pusat rehabilitasi sosial non-panti, Kamis (18/2), penarikan pajak dari PSK sulit dilaksanakan. Sementara itu, tokoh Majelis Ulama Indonesia dan akademisi menilai usulan teresebut justru akan menambah permasalahan.

Para PSK di Kota Batam selama ini banyak yang ditampung di pusat rehabilitasi sosial non-panti di Tanjung Uncang. Sejak dibangun delapan tahun lalu, lokasi ini telah mengirim pulang ratusan PSK ke kampung halaman. Mereka yang ditampung di pusat rehabilitasi atau yang lebih dikenal dengan Sintai ini, berasal dari warung remang remang, bar-bar, dan lokalisasi liar yang tersebar di seluruh sudut Kota Batam.

Menurut data Dinas Sosial Kota Batam, sedikitnya terdapat 83 lokasi transaksi prostitusi yang nantinya akan menjadi target rehabilitasi. Hal inilah yang mendorong munculnya ide untuk menarik pajak bagi PSK agar dana yang terkumpul bisa dimanfaatkan untuk kebaikan mereka sendiri [baca: Alamak! PSK akan Dikenai Pajak?].(IAN)