Nurul Qomar: Kepercayaan Rakyat adalah Amanah
Tim Liputan 6 SCTV14/02/2010 17:51
Liputan6.com, Jakarta: Haji Nurul Qomar untuk yang kedua kali terpilih sebagai anggota DPR. Politisi dari Partai Demokrat itu, kini duduk di Komisi X membidangi masalah pendidikan, olah raga, kesenian, dan pariwisata.
Bagi Qomar terpilihnya lagi menjadi anggota Dewan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan jujur. "Mungkin mereka juga melihat kemampuan saya pada periode sebelumnya," kata pria yang sempat merintis karir sebagai pelawak di Tomtam Grup dan Empat Sekawan, Ahad (14/2).
Qomar juga tak menampik jika rakyat memilihnya kembali karena sosoknya yang lucu. Menurut dia, hal tersebut sangat wajar dan tidak perlu dikhwatirkan. Apalagi jika sampai kekhawatiran itu muncul berlebihan atau paranoid. "Itu namanya pelecehan kepercayaan," ujarnya.
Disinggung soal penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang sempat menimbulkan kontroversi, Qomar menilai masalah tersebut bukan lagi untuk diperdebatkan. Pelaksanaan UN adalah kewenangan pemerintah, sementara DPR hanya bertugas menyusun anggaran dan mengontol penyelenggaraannya. "Posisi DPR bukan untuk melarang atau tidak," kata Qomar yang kini diangkat jadi Duta Aksara Nasional dan Pendidikan Luar Biasa.
Sebagi duta, Qomar mempunyai tugas mensosialisasikan pemberantasan buta aksara, memotivatis para tutor dan warga agar mau belajar. Menurutnya, penyandang buta aksara di Indonesia kini hanya tinggal lima persen atau sekitar 9 juta orang.(IAN)
Bagi Qomar terpilihnya lagi menjadi anggota Dewan merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan jujur. "Mungkin mereka juga melihat kemampuan saya pada periode sebelumnya," kata pria yang sempat merintis karir sebagai pelawak di Tomtam Grup dan Empat Sekawan, Ahad (14/2).
Qomar juga tak menampik jika rakyat memilihnya kembali karena sosoknya yang lucu. Menurut dia, hal tersebut sangat wajar dan tidak perlu dikhwatirkan. Apalagi jika sampai kekhawatiran itu muncul berlebihan atau paranoid. "Itu namanya pelecehan kepercayaan," ujarnya.
Disinggung soal penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) yang sempat menimbulkan kontroversi, Qomar menilai masalah tersebut bukan lagi untuk diperdebatkan. Pelaksanaan UN adalah kewenangan pemerintah, sementara DPR hanya bertugas menyusun anggaran dan mengontol penyelenggaraannya. "Posisi DPR bukan untuk melarang atau tidak," kata Qomar yang kini diangkat jadi Duta Aksara Nasional dan Pendidikan Luar Biasa.
Sebagi duta, Qomar mempunyai tugas mensosialisasikan pemberantasan buta aksara, memotivatis para tutor dan warga agar mau belajar. Menurutnya, penyandang buta aksara di Indonesia kini hanya tinggal lima persen atau sekitar 9 juta orang.(IAN)
adalah citizen journalism, ruang publik untuk menyampaikan berita dan informasi peristiwa yang terjadi di sekitar.
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
