Usulan Bakrie Belum Dijawab Dephut  

Liputan6.com, Bogor: Pihak Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS) belum menanggapi rencana PT Bakrieland development, melalui Graha Andrasentra Propetindo, yang mengajukan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) di dalam kawasan TNGHS kepada Departemen Kehutanan. "Ada usulan itu, tapi kita belum jawab," jelas Kepala Balai TNGHS, Bambang Supriyanto kepada Liputan6.com.

IPPA sudah diajukan anak perusahaan Grup Bakrie sejak Juni 2009 lalu. Hingga saat ini, proprosal IPPA sedang dikaji pihak Departemen Kehutanan, melalui Balai TNGHS. Dalam IPPA yang diajukan PT Graha Andrasentra Propetindo, mereka akan membangun dan mengelola sekitar 1000 ha hutan yang berada dalam zona inti kawasan TNGHS untuk lokasi ekowisata.

Namun, menurut Bambang, dari kajian sementara terhadap IPPA, proposal yang diajukan belum memenuhi persyaratan. "Yang jelas kita belum jawab usulan itu. Bisa saja karena belum memenuhi persyaratan, karena saat ini masih dalam kajian," papar Bambang. Sayangnya, Kepala Balai TNGHS ini tidak merinci persyaratan yang dimaksud.

Budi Sariyanto dari Telapak, LSM peduli konservasi, berpendapat, IPPA yang diajukan grup Bakrie juga beresiko dan mengancam kerusakan taman nasional. Beresiko karena TNGHS merupakan wilayah tangkapan air yang harus dijaga kelestariannya. Jika wilayah tangkapan air rusak, tambah Budi, akan menyumbang debit air yang sangat tinggi saat musim hujan dan bisa mengancam Jakarta. "Jangankan untuk ekowisata, untuk aktivitas apapun tidak boleh, karena mengganggu ekosistem dalam kawasan konservasi," lanjut tutur Budi kepada Liputan6.com.

Setali tiga uang dengan Nani Saptariani dari RMI. TNGHS, sambung Nani, memiliki fungsi strategis dari sisi hidrologis bagi wilayah Jabodetabek, karena menjadi hulu bagi 117 sungai yang mengalir ke wilayah itu. "Jika kawasan tangkapan air di taman nasional rusak, hal itu akan mengganggu pasokan air bersih bagi warga Jakarta dan sekitarnya," ingat Nani. (ETA)