Ormas Islam Akan Demo di Mahkamah Konstitusi
Arfan Yap Bano
10/02/2010 08:48
Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah ormas Islam seperti Gerakan Reformis Islam (Garis) dan Front Pembela Islam (FPI) direncanakan akan melakukan aksi unjuk rasa depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (10/2). Menurut informasi Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya di Jakarta, aksi di depan Gedung MK diagendakan berlangsung dari sekitar pukul 09.00 WIB.
Para peserta aksi mengusung tuntutan agar MK tidak mengabulkan permohonan sejumlah LSM untuk mencabut atau mengubah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. MK pada Rabu ini menjadwalkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak pemohon yang antara lain terdiri dari LSM Imparsial, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Menurut para pemohon, pasal-pasal dalam UU Penodaan Agama menunjukkan adanya kebijakan yang diskriminatif antaragama, bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka, membatasi serta bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama seperti yang terdapat dalam UUD 1945.
Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali beberapa waktu yang lalu, mengatakan, pencabutan UU Penodaan Agama seperti yang diupayakan sejumlah LSM melalui uji materi kepada Mahkamah Konstitusi bila dikabulkan maka berpotensi menimbulkan keresahan dan kekacauan di masyarakat. "Jika hal terkait penodaan agama tidak diatur, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal, memicu keresahan dan disintegrasi bangsa," kata Suryadharma.
Dikatakan Menag, bila di Indonesia tidak terdapat UU Pencegahan Penodaan Agama maka hal itu juga akan menimbulkan hilangnya jaminan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap berbagai agama di Tanah Air. Bila pencabutan UU tersebut dilakukan maka seseorang atau sekelompok orang juga bisa bebas untuk menodai ajaran agama tanpa terkena hukuman apa pun.(Ant/AYB)
Para peserta aksi mengusung tuntutan agar MK tidak mengabulkan permohonan sejumlah LSM untuk mencabut atau mengubah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penodaan Agama. MK pada Rabu ini menjadwalkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan dari pihak pemohon yang antara lain terdiri dari LSM Imparsial, Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi HAM dan Demokrasi, Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Menurut para pemohon, pasal-pasal dalam UU Penodaan Agama menunjukkan adanya kebijakan yang diskriminatif antaragama, bertentangan dengan prinsip toleransi, keragaman, dan pemikiran terbuka, membatasi serta bertentangan dengan jaminan kebebasan beragama seperti yang terdapat dalam UUD 1945.
Sementara itu, Menteri Agama Suryadharma Ali beberapa waktu yang lalu, mengatakan, pencabutan UU Penodaan Agama seperti yang diupayakan sejumlah LSM melalui uji materi kepada Mahkamah Konstitusi bila dikabulkan maka berpotensi menimbulkan keresahan dan kekacauan di masyarakat. "Jika hal terkait penodaan agama tidak diatur, maka dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik horizontal, memicu keresahan dan disintegrasi bangsa," kata Suryadharma.
Dikatakan Menag, bila di Indonesia tidak terdapat UU Pencegahan Penodaan Agama maka hal itu juga akan menimbulkan hilangnya jaminan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap berbagai agama di Tanah Air. Bila pencabutan UU tersebut dilakukan maka seseorang atau sekelompok orang juga bisa bebas untuk menodai ajaran agama tanpa terkena hukuman apa pun.(Ant/AYB)
adalah citizen journalism, ruang publik untuk menyampaikan berita dan informasi peristiwa yang terjadi di sekitar.
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
