Irak Minta Pengadilan Larangan Ratusan Calon Ikut Pemilu Parlemen  

Liputan6.com, Baghdad: Nampaknya serangan bom bunuh diri secara beruntun tidak menyurutkan niat pemerintah Irak meminta Mahkamah Agung segera mengeluarkan putusan tetap tentang larangan terhadap ratusan politisi. Para politisi dilarang mengikuti pencalonan dalam pemilu parlemen Maret depan karena dituding sebagai pengikut setia Partai Baath, milik rezim Saddam Husein.

Penasehat Perdana Menteri Nouri al Maliki, Yasin Majid , Sabtu (7/2) mengingatkan jika pengadilan tidak mengeluarkan putusan sebelum jadwal kampanye 12 Februari, dikhawatirkan akan terjadi perdebatan kontroversi dalam parlemen. Hal ini diungkapkan Majid setelah pertemuan Al-Maliki dengan ketua parlemen Ayad al-Sammaraie, beserta ketua Mahkamah Agung, Madhat Al-Mahmood dan pejabat pemerintah lain. Selain itu, disepakati pula diadakan peradilan panel untuk memverifikasi dan meninjau ulang kasus jika diperlukan.

Sementara itu, beberapa pemimpin Sunni mengancam akan memboikot pemilu jika daftar larangan tetap diberlakukan. Ancaman ini dapat mengacaukan pemilu dan diragukan hasilnya. Pihak Amerika Serikat melalui dubesnya, Christopher Hill, meminta Baghdad mencari solusi adil, sehingga pemerintahan baru dapat diterima secara luas setelah pemilihan umum.

Saat ini ada sekitar 450 politisi dalam daftar calon parlemen yang dituduh pengikut loyal partai Baath, milik rezim Saddam Hussein. Mereka dilarang mengikuti pemungutan suara parlemen berdasarkan sidang pemeriksaan panel yang dipimpin Syiah. Beberapa pihak menuduh pelarangan menargetkan untuk membatasi para pengikut Islam Sunni, walaupun beberapa orang Syiah juga terdaftar.( Associated Press/AYB)