Guruh Maju Meski Didukung Satu DPC
Zumrotul Muslimin
Guruh Sukarnoputra
07/02/2010 19:11
Liputan6.com, Denpasar: Guruh Sukarnoputra menegaskan tetap maju dalam pencalonan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meski hanya didukung satu dewan pimpinan cabang (DPC). "Ini dalam rangka pengabdian sebagai seorang kader," kata Guruh pada seminar yang digelar The Sukarno Center di Gedung PWI Bali, Denpasar, Ahad (7/2).
Guruh mengemukakan dirinya sebetulnya tak pernah mencalonkan diri, melainkan dicalonkan oleh warga PDIP. Ia juga menegaskan tidak pernah berambisi menduduki posisi nomor satu di partai berlambang banteng moncong putih. "Tapi sebagai kader, kalau dicalonkan sebagai presiden sekalipun harus siap," katanya.
Dia kembali menegaskan sebaiknya Megawati Sukarnoputri lengser dan tidak mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum di kongres mendatang. Setiap kader itu ada masanya dan masa atau waktu Megawati sudah habis. "Pada Pemilu 2004, suara PDIP turun, Pemilu 2009 apalagi. Lalu kalau jadi ketua umum lagi, bagaimana menggenjot suara pada Pemilu 2014?," katanya.
Politikus yang juga dikenal sebagai seniman tersebut menilai, saat ini sudah tidak ada kemerdekaan dalam tubuh PDIP. Sebab partai tersebut hanya dikuasai sekelompok orang dan aspirasi rakyatnya disumbat. "Kalau aspirasi rakyat tidak sampai ke atas karena disumbat, itu artinya tak ada lagi kemerdekaan di PDIP," ujarnya.
Guruh mengemukakan hal itu terkait keluarnya SK DPP yang ditandatangani Megawati jelang kongres di Bali, April 2010. Menurut Guruh, sebelum proses pemilihan ketua umum dimulai dari suara paling bawah yakni ranting di desa atau kelurahan. Namun dengan keluarnya SK justru proses pemilihan berawal dari pleno pengurus anak cabang di tingkat kecamatan.
"Kalau hanya ditentukan oleh pleno, kan bukan musyawarah karena pleno itu hanya sejumlah pengurus yang terlibat," kata Guruh. Ia menegaskan jika proses majunya seseorang untuk menjadi ketua umum dalam kongres PDIP melanggar AD/ART, maka hal itu sama juga dengan melanggar hukum, karena itu hasil kongres tersebut juga ilegal.(ANT)
Guruh mengemukakan dirinya sebetulnya tak pernah mencalonkan diri, melainkan dicalonkan oleh warga PDIP. Ia juga menegaskan tidak pernah berambisi menduduki posisi nomor satu di partai berlambang banteng moncong putih. "Tapi sebagai kader, kalau dicalonkan sebagai presiden sekalipun harus siap," katanya.
Dia kembali menegaskan sebaiknya Megawati Sukarnoputri lengser dan tidak mencalonkan diri lagi sebagai ketua umum di kongres mendatang. Setiap kader itu ada masanya dan masa atau waktu Megawati sudah habis. "Pada Pemilu 2004, suara PDIP turun, Pemilu 2009 apalagi. Lalu kalau jadi ketua umum lagi, bagaimana menggenjot suara pada Pemilu 2014?," katanya.
Politikus yang juga dikenal sebagai seniman tersebut menilai, saat ini sudah tidak ada kemerdekaan dalam tubuh PDIP. Sebab partai tersebut hanya dikuasai sekelompok orang dan aspirasi rakyatnya disumbat. "Kalau aspirasi rakyat tidak sampai ke atas karena disumbat, itu artinya tak ada lagi kemerdekaan di PDIP," ujarnya.
Guruh mengemukakan hal itu terkait keluarnya SK DPP yang ditandatangani Megawati jelang kongres di Bali, April 2010. Menurut Guruh, sebelum proses pemilihan ketua umum dimulai dari suara paling bawah yakni ranting di desa atau kelurahan. Namun dengan keluarnya SK justru proses pemilihan berawal dari pleno pengurus anak cabang di tingkat kecamatan.
"Kalau hanya ditentukan oleh pleno, kan bukan musyawarah karena pleno itu hanya sejumlah pengurus yang terlibat," kata Guruh. Ia menegaskan jika proses majunya seseorang untuk menjadi ketua umum dalam kongres PDIP melanggar AD/ART, maka hal itu sama juga dengan melanggar hukum, karena itu hasil kongres tersebut juga ilegal.(ANT)
adalah citizen journalism, ruang publik untuk menyampaikan berita dan informasi peristiwa yang terjadi di sekitar.
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Bookmark
