Lantamal V Diminta Tunda Eksekusi Rumah Dinas  

Liputan6.com, Surabaya: DPRD Provinsi Jawa Timur memerintahkan Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) V menunda eksekusi rumah dinas TNI-AL sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan. Sebab para penghuni rumah dinas di Jalan Tanjung Larang dan Jalan Teluk Kumai Timur, Surabaya, Jatim, itu masih berusaha menunjukkan bukti-bukti kepemilikan. "Kami meminta eksekusi itu ditunda dulu sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan," kata Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Kusnadi, di Surabaya, Rabu (3/2).

Terlebih, menurut Kusnadi, para penghuni telah menempati rumah selama 30 tahun lebih. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria warga boleh mengajukan hak kepemilikan rumah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) jika mendiami rumah tersebut lebih dari 30 tahun selama tidak ada orang yang menggungat atas lahan itu. "Warga mendiami berpuluh-puluh tahun, karena tidak ada kebijakan dari Lantamal untuk mengosongkan rumah jika pensiunan itu wafat. Rumah itu sampai ditempati oleh cucu pensiunan TNI," ucap Kusnadi seperti dikutip ANTARA.

Kusnadi menyatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan eksekusi rumah dinas, jika tetap dipergunakan untuk anggota TNI-AL yang masih aktif. "Jangan sampai ada kepentingan bisnis, misalkan akan dibangun pusat perbelanjaan karena secara geografis memamg letaknya menguntungkan," kata Kusnadi.

Sementara sidang gugatan sembilan keluarga penghuni rumah dinas di Pengadilan Negeri Surabaya, kemarin siang ditunda. Ketua Majelis Hakim Ali Makki mengatakan, penundaan sidang berlangsung selama satu bulan karena beberapa tergugat berdomisili di Jakarta.(ZAQ)