Menko Polhukam: Jangan Bertindak Anarki
Tim Liputan 6 SCTV
Menko Polhukam Djoko Suyanto.
27/01/2010 18:04
Liputan6.com, Jakarta: Memanasnya suasana menjelang 100 hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono mau tidak mau membuat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto turun tangan. Menko Polhukam berharap demonstrasi tetap berjalan damai. Ia juga mengingatkan pendemo berpikir ulang jika ingin melakukan tindakan anarki.
"Tidak boleh dicederai tindakan-tindakan yang menjurus pada anarki, kerusuhan, onar, merusak karena akan merusak wajah pembangunan demokrasi yang sedang kita bangun," ujar Djoko Suyanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/1).
Unjuk rasa atas ketidakpuasan memang terus terjadi di sejumlah daerah. Seperti yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka menganggap SBY-Boediono gagal menjalani 100 hari pemerintahannya. Dalam aksi itu, mahasiswa mendatangi Gedung DPRD. Satu per satu ruangan anggota Dewan diperiksa. Namun, tak terlihat satu pun wakil rakyat. Lantaran kesal dan kecewa, massa akhirnya menyegel pintu DPRD.
Demo juga terjadi di Yogyakarta. Mereka menilai SBY dan kabinetnya gagal memberantas korupsi. Sebuah peti mati diusung sebagai simbol matinya kedaulatan rakyat. Mahasiswa pun menuntut Presiden di-impeachment atau dimakzulkan.
Sejumlah aktivis 1998 yang mengaku pernah menurunkan rezim Soeharto pun urun suara. Mereka menuntut Presiden SBY dan Wapres Boediono turun dari jabatannya.(YNI/ANS)
"Tidak boleh dicederai tindakan-tindakan yang menjurus pada anarki, kerusuhan, onar, merusak karena akan merusak wajah pembangunan demokrasi yang sedang kita bangun," ujar Djoko Suyanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu (27/1).
Unjuk rasa atas ketidakpuasan memang terus terjadi di sejumlah daerah. Seperti yang digelar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Kendari, Sulawesi Tenggara. Mereka menganggap SBY-Boediono gagal menjalani 100 hari pemerintahannya. Dalam aksi itu, mahasiswa mendatangi Gedung DPRD. Satu per satu ruangan anggota Dewan diperiksa. Namun, tak terlihat satu pun wakil rakyat. Lantaran kesal dan kecewa, massa akhirnya menyegel pintu DPRD.
Demo juga terjadi di Yogyakarta. Mereka menilai SBY dan kabinetnya gagal memberantas korupsi. Sebuah peti mati diusung sebagai simbol matinya kedaulatan rakyat. Mahasiswa pun menuntut Presiden di-impeachment atau dimakzulkan.
Sejumlah aktivis 1998 yang mengaku pernah menurunkan rezim Soeharto pun urun suara. Mereka menuntut Presiden SBY dan Wapres Boediono turun dari jabatannya.(YNI/ANS)
adalah citizen journalism, ruang publik untuk menyampaikan berita dan informasi peristiwa yang terjadi di sekitar.
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
