Kisah Pilu Anak Negeri
13/01/2010 23:41
Liputan6.com, Jakarta: Ketika pemerintah tak becus menjalankan perannya sebagai pengayom masyarakat, korban pertama adalah anak-anak. Sebab merekalah pihak paling lemah sehingga rentan menjadi korban kekerasan. Fakta di lapangan menunjukkan angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat signifikan dari tahun ke tahun.
Belakangan, kisah kemalangan anak yang terpantau media bahkan nyaris menjadi lumrah di negeri ini. "Hampir seluruh anak Indonesia mengalami kepahitan," ujar Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dalam acara Barometer SCTV di Senayan, Jakarta, Rabu (13/1) malam. Berdasarkan catatan Komnas Perlindungan Anak, lebih dari 10 juta anak di Tanah Air rentan telantar. Sepuluh persen dari total itu dilaporkan sudah telantar.
Data ini terasa kian nyata bila menyimak berbagai pemberitaan media belakangan ini. Di Depok, Jawa Barat, tiga anak dan seorang bayi dibiarkan telantar kedua orangtua yang terpaksa kabur karena terlilit utang. Sementara di Petamburan, Tanahabang, Jakarta Pusat, seorang anak jatuh dari lantai empat rumah susun hingga tewas. Kisah tak kalah pilu juga dialami keluarga Noerhamidah di Cakung, Jakarta Timur. Buah hati Noerhamidah, Ardiansyah tewas dan dimutilasi setelah disodomi terlebih dahulu. "Anak-anak (di Indonesia) tak lagi nyaman di luar rumah," ucap Aris.
Tindakan pemerintah selama ini juga terkesan bersifat reaktif. Itu pun biasanya diambil setelah ramai dibicarakan di berbagai media. Tengok saja kisah heroik sekaligus getir Sinar, enam tahun, mengurusi sang ibu yang lumpuh di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Setelah ramai diberitakan, sekonyong-konyong para pejabat pemerintah mengunjungi dan memberi bantuan kepada Sinar. Padahal kesengsaraan Sinar sudah berlangsung sejak lama. "Saya tidak mengatakan tidak baik bantuan kepada Sinar. Tapi itulah gambaran pemerintah menyelesaikan masalah yang reaksioner," tegas Aris. Ini juga mencerminkan kegagalan pemerintahan otonomi daerah mengurusi wilayah masing-masing.
Akar dari semua ini, menurut Aris, adalah karena penguasa kerap mengeluarkan kebijakan yang tak berperspektif anak. Alhasil, penanganan yang salah terhadap anak malah terstruktur. Anak pengamen, misalnya. Alih-alih dipandang sebagai korban, para pengamen cilik dianggap sebagai pelaku pengganggu ketertiban umum. "Kebijakan pemerintah selalu (menggunakan) pendekatan kriminal," ucap Aris.
Hadir pula dalam dialog, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Vena Melinda. Sebagai seorang ibu, Vena mengungkapkan simpati mendalam kepada keluarga korban kekerasan anak. Ia juga berjanji menindaklanjuti dan menjadikannya sebagai pekerjaan rumah utama di Komisi X DPR. "Karena inilah kaum kita yang harus diperjuangkan terlebih dahulu," ucap Vena.(ZAQ)
Belakangan, kisah kemalangan anak yang terpantau media bahkan nyaris menjadi lumrah di negeri ini. "Hampir seluruh anak Indonesia mengalami kepahitan," ujar Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait dalam acara Barometer SCTV di Senayan, Jakarta, Rabu (13/1) malam. Berdasarkan catatan Komnas Perlindungan Anak, lebih dari 10 juta anak di Tanah Air rentan telantar. Sepuluh persen dari total itu dilaporkan sudah telantar.
Data ini terasa kian nyata bila menyimak berbagai pemberitaan media belakangan ini. Di Depok, Jawa Barat, tiga anak dan seorang bayi dibiarkan telantar kedua orangtua yang terpaksa kabur karena terlilit utang. Sementara di Petamburan, Tanahabang, Jakarta Pusat, seorang anak jatuh dari lantai empat rumah susun hingga tewas. Kisah tak kalah pilu juga dialami keluarga Noerhamidah di Cakung, Jakarta Timur. Buah hati Noerhamidah, Ardiansyah tewas dan dimutilasi setelah disodomi terlebih dahulu. "Anak-anak (di Indonesia) tak lagi nyaman di luar rumah," ucap Aris.
Tindakan pemerintah selama ini juga terkesan bersifat reaktif. Itu pun biasanya diambil setelah ramai dibicarakan di berbagai media. Tengok saja kisah heroik sekaligus getir Sinar, enam tahun, mengurusi sang ibu yang lumpuh di Polewali Mandar, Sulawesi Barat.
Setelah ramai diberitakan, sekonyong-konyong para pejabat pemerintah mengunjungi dan memberi bantuan kepada Sinar. Padahal kesengsaraan Sinar sudah berlangsung sejak lama. "Saya tidak mengatakan tidak baik bantuan kepada Sinar. Tapi itulah gambaran pemerintah menyelesaikan masalah yang reaksioner," tegas Aris. Ini juga mencerminkan kegagalan pemerintahan otonomi daerah mengurusi wilayah masing-masing.
Akar dari semua ini, menurut Aris, adalah karena penguasa kerap mengeluarkan kebijakan yang tak berperspektif anak. Alhasil, penanganan yang salah terhadap anak malah terstruktur. Anak pengamen, misalnya. Alih-alih dipandang sebagai korban, para pengamen cilik dianggap sebagai pelaku pengganggu ketertiban umum. "Kebijakan pemerintah selalu (menggunakan) pendekatan kriminal," ucap Aris.
Hadir pula dalam dialog, anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Vena Melinda. Sebagai seorang ibu, Vena mengungkapkan simpati mendalam kepada keluarga korban kekerasan anak. Ia juga berjanji menindaklanjuti dan menjadikannya sebagai pekerjaan rumah utama di Komisi X DPR. "Karena inilah kaum kita yang harus diperjuangkan terlebih dahulu," ucap Vena.(ZAQ)
adalah citizen journalism, ruang publik untuk menyampaikan berita dan informasi peristiwa yang terjadi di sekitar.
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Bookmark
