MUI Tolak Gelar "Bapak Pluralisme"  

Liputan6.com, Surabaya: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur menolak gelar "Bapak Pluralisme" terhadap mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur seperti yang dikatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut Ketua MUI Jatim, K.H. Abdusshomad Buchori, Rabu (13/1), hal itu bisa menimbulkan konflik agama.

Gelar Bapak Pluralisme disampaikan Presiden pada upacara pemakaman Gus Dur di Pondok Pesantren (PP) Tebuireng, Jombang. Presiden menyebut Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme yang patut ditauladani seluruh bangsa [baca: SBY: Gus Dur Bapak Pluralisme Indonesia].

Shomad menjelaskan, pluralisme adalah faham pencampuradukan beberapa ajaran agama sehingga sangat berbahaya terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Menurut dia, ada dua hal yang membahayakan hubungan umat beragama di Indonesia, yakni radikalisme agama dan pluralisme agama.

Shomad menyatakan, sejak Gus Dur disebut sebagai Bapak Pluralisme, MUI Jatim kebanjiran surat protes dari berbagai kalangan. "Yang benar adalah pluralitas, bukan pluralisme. Pluralitas adalah upaya untuk mensejajarkan beberapa agama. Ini harus dicermati agar tidak memicu konflik karena adanya pelanggaran akidah," kata Shomad, seperti dilansir ANTARA.

Mengenai usulan kepahlawanan, Shomad menyatakan dukungannya. Pasalnya, sebagai mantan Ketua Umum MUI, Gus Dur telah memberikan jasa yang cukup besar dalam menciptakan kerukunan dan kedamaian dalam kehidupan beragama.

Sementara itu, Ketua Badan Pembina Pahlawan Daerah (BPPD) Jatim, Saifullah Yusuf, menyatakan, penyebutan Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme itu tidak ada landasan hukumnya berupa surat keputusan (SK) Presiden atau SK Gubernur.

"Itu hanya penyebutan, tidak ada SK-nya. Namun masukan dari MUI ini sangat berarti," kata Wakil Gubernur Jatim yang juga masih keponakan Gus Dur itu.