Gus Dur dan Pluralisme  

Hujan turun Rabu (30/12) petang seolah air mata yang jatuh membasahi bumi, tanda rasa ikut berduka. Bangsa Indonesia telah kehilangan seorang tokoh besarnya. Sang mantan presiden, sang Kiai kharismatik, dan sang guru bangsa. Abdurrahman Wahid atau akrab dipanggil Gus Dur telah dipanggil Sang Khalik.

Sebagai manusia biasa, tentu kita sangat bersedih karena merasa kehilangan seorang pemimpin, seorang bapak, sekaligus seorang sahabat. Sedih karena kehilangan sesuatu yang pasti tidak bisa kita dapatkan kembali. Tetapi sebagai seorang manusia yang beragama, tentu kita harus mengimani bahwa kepergian Gus Dur adalah kehendak Yang Maha Kuasa, yang tidak bisa kita tolak.

Kita mengimani bahwa inilah jalan terbaik yang ditentukan Sang Khalik bagi Gus Dur. Mungkin Tuhan telah menetapkan bahwa tugas Gus Dur di bumi sudah selesai. Karena itu kita tidak boleh berlama-lama larut dalam kesedihan dan terlena karenanya. Kini yang harus kita pikirkan adalah cara kita memelihara dan meneruskan cita-cita dan perjuangan Gus Dur.

Satu di antaranya adalah perjuangan Gus Dur untuk mewujudkan pluralisme di Bumi Nusantara. Dia adalah seorang pemimpin yang sangat menghargai keberagaman dalam berbagai hal, terutama keberagaman suku, agama, dan ras. Gus Dur adalah seorang pemimpin yang berani mengambil risiko untuk mewujudkan keberagaman itu.

Gus Dur jugalah yang ketika menjadi presiden, berani mendobrak diskriminasi pada warga Tionghoa, yang selama masa Orde Baru membelenggu mereka. Tak heran bila belakangan ia dijuluki "Bapak Tionghoa". Gus Dur bahkan berani mengambil risiko untuk memberikan kebebasan beribadah kepada para pemeluk Kong Hu Cu.

Lewat "pasukan" Banser-nya (Barisan Serbaguna Nahdatul Ulama), Gus Dur ikut menjaga kekhusyukan dan keamanan umat kristiani saat menjalankan ibadah Paskah dan Natal dari ancaman teror.

Sederet catatan kinerja luar biasa tadi hanya sekadar contoh yang diberikan Gus Dur untuk mewujudkan kehidupan pluralisme buat bangsa Indonesia. Kehidupan yang beraneka ragam demi mewujudkan persatuan. Namun tentu, lagi-lagi semua kebijakan itu diambil bukan tanpa risiko.

Suara miring, kritikan, bahkan ancaman sering dialamatkan kepada dia. Tapi Gus Dur bergeming. Semua dihadapi demi cita-cita luhur. Bahkan sampai saat lengser dari jabatannya sebagai presiden, Gus Dur tetap berjuang mewujudkan pluralisme melalui yayasannya "The Wahid Institute" yang berslogan "Seeding Plural and Peacefull Islam".

Adakah pemimpin masa kini yang berani mengambil risiko seperti itu? Tentu harus ada. Kalau tidak, bangsa Indonesia akan menghadapi ancaman perpecahan yang maha dahsyat.

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang amat beragam. Kemajemukan yang menjadi sebuah identitas dan kekayaan. Tetapi tanpa penghayatan dan penghargaan terhadap keberagaman itu, niscaya akan mustahil mempertahankan keutuhan Indonesia. Pluralisme dan demokrasi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dua hal yang harus berjalan seiring.

Lembaga Center for Moderate Muslim mengutip pernyataan Arendt (1990) tentang "Demokrasi Pluralistis" menyebutkan bahwa, demokrasi dalam konteks ke-Indonesia-an dan kemoderenan adalah demokrasi yang menghargai perbedaan agama, suku, ras, bahasa, dan antargolongan.

Untuk hal ini, kita patut bersyukur memiliki seorang tokoh yang "berkarakter" seperti Gus Dur. Di balik semua kekurangan dan kelemahannya, dia tetap membuktikan diri sebagai tokoh pemersatu bangsa yang patut diteladani para pemimpin masa kini.

Pemikiran dan kebijakannya untuk tetap mempertahankan NKRI dalam wadah demokrasi yang pluralistis sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila adalah jasa besar yang patut dihargai. Sekarang hingga selamanya.

Selamat jalan, Gus. Semoga amal ibadah "sampeyan" diterima di sisi-Nya.



Marthin Budi Laksono
Kepala Departemen Liputan6.com