Presiden Diminta Tegur Mendiknas

Liputan6.com, Jakarta: Tim Advokasi Korban Ujian Nasional tak habis pikir dengan sikap Mendiknas Muhammad Nuh. Meski Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi terkait ujian nasional (UN), Mendiknas tetap menyelenggarakan UN pada 2010 mendatang.

"Sudah semestinya presiden menegur keras Menteri Pendidikan Nasional dan memerintahkan untuk merombak kebijakan UN," kata juru bicara Tim Advokasi Korban UN, Haris, di Jakarta, Senin (21/12), sebagaimana dikutip ANTARA.

Akhir pekan lalu, saat berada di Semarang, Mohammad Nuh mengatakan, tujuan penyelenggaraan UN tidak perlu dipertentangkan lagi, terutama terkait penentu kelulusan atau standar nasional. Menurut Haris, jika Mendiknas tetap menyelenggarakan UN maka tindakan tersebut bertentangan dengan putusan hukum dan akan membangun citra buruk pada program 100 hari Presiden Yudhoyono.

Pada 14 September 2009, MA menolak kasasi pemerintah dan dengan demikian menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi Jakarta, terkait dengan gugatan terhadap Ujian Nasional. Isi putusan PN Jakpus terkait gugatan itu, antara lain menyatakan bahwa pihak tergugat (pemerintah) telah lalai dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya yang menjadi korban UN. (ETA)