Guru Madrasah Diniyah Demo DPRD Pandeglang
Taufik Muharam
16/12/2009 19:23
Liputan6.com, Pandeglang: Sekitar lebih dari seratusan orang guru yang tergabung dalam Forum Kerja Guru Madrasah Diniyah Pandeglang berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Pandeglang, Banten, Rabu (16/12) siang. Mereka berunjuk rasa menolak kebijakan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk mengurangi anggaran honor guru madrasayah di wilayah tersebut. Dalam orasinya, para guru juga menuntut Ketua DPRD Pandeglang Roni Bahroni yang berasal dari Partai Demokrat turun dari jabatan karena dinilai tak memihak rakyat.
Alasan para pendidik agama Islam tadi tentu masuk akal. Merujuk kebijakan tadi, sedianya para guru madrasah diniyah hanya bakal menerima honor sebesar Rp 30 ribu per orang per bulannya. Jumlah tersebut diperoleh dari dana awal sebesar Rp 5,16 miliar yang berkurang menjadi lima miliar saja. Sementara, jumlah madrasah diniyah justru bertambah dari 834 menjadi 890 sekolah.
Kondisi tak mengenakkan ini membuat berang para guru. Jumlah honor sesuai kebijakan anggota Dewan amat tidak layak, karena pengeluaran untuk mengajar lebih besar dari honor yang diterima. Ironisnya, ada penambahan anggaran untuk mobil dinas empat pimpinan Dewan di perhitungan anggaran tersebut. Angkanya tak main-main: Rp 2,5 miliar.
Para demonstran ini mengancam akan terus menggelar aksi, termasuk mogok mengajar, bila DPRD mengabaikan usulan perubahan kebijakan anggaran. Mereka juga mengusulkan untuk mengurangi sejumlah anggaran wilayah yang dinilai tak penting, seperti perbaikan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 2,3 miliar.(EPN)
Alasan para pendidik agama Islam tadi tentu masuk akal. Merujuk kebijakan tadi, sedianya para guru madrasah diniyah hanya bakal menerima honor sebesar Rp 30 ribu per orang per bulannya. Jumlah tersebut diperoleh dari dana awal sebesar Rp 5,16 miliar yang berkurang menjadi lima miliar saja. Sementara, jumlah madrasah diniyah justru bertambah dari 834 menjadi 890 sekolah.
Kondisi tak mengenakkan ini membuat berang para guru. Jumlah honor sesuai kebijakan anggota Dewan amat tidak layak, karena pengeluaran untuk mengajar lebih besar dari honor yang diterima. Ironisnya, ada penambahan anggaran untuk mobil dinas empat pimpinan Dewan di perhitungan anggaran tersebut. Angkanya tak main-main: Rp 2,5 miliar.
Para demonstran ini mengancam akan terus menggelar aksi, termasuk mogok mengajar, bila DPRD mengabaikan usulan perubahan kebijakan anggaran. Mereka juga mengusulkan untuk mengurangi sejumlah anggaran wilayah yang dinilai tak penting, seperti perbaikan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 2,3 miliar.(EPN)
adalah citizen journalism, ruang publik untuk menyampaikan berita dan informasi peristiwa yang terjadi di sekitar.
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
