Lima Belas Program Pemerintah yang Mendesak

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan program 100 hari pemerintahannya. Program 100 hari ini diumumkan Presiden Yudhoyono usai rapat kabinet di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/11) petang. Ada 45 program. Lima belas di antaranya program pilihan yang mendesak.

Pertama adalah pemberantasan mafia hukum. Misalnya, makelar kasus, suap-menyuap, pemerasan, pungutan liar di lembaga hukum dan pemerintahan. Presiden Yudhoyono atau SBY pun menyerukan agar warga yang menjadi korban melapor ke PO.BOX 9949 Jakarta 10000 dengan mencantumkan kode GM. "GM itu ganyang mafia," kata SBY [baca: SBY: Ganyang Mafia Hukum].

Kedua adalah revitalisasi industri pertahanan. Prioritas ketiga ialah penanggulangan terorisme. Khusus penanggulangan teorisme Presiden mengatakan harus ada tindakan pencegahan dari jalur pendidikan. Prioritas keempat, yakni mengatasi permasalahan listrik dan meningkatkan daya listrik. Presiden berharap dalam lima tahun ke depan dapat mengimbangi kebutuhan listrik.

Selanjutnya, prioritas kelima adalah produksi dan ketahanan pangan. Untuk meningkatkan komoditas beras dan gula, pemerintah akan membuat rencana yang implementatif. Sementara prioritas keenam, yaitu revitalisasi pabrik pupuk dan gula. Prioritas berikutnya adalah memerangi keruwetan dan kompleksitas pengurusan tanah. Sedangkan prioritas kedelapan ialah infrastruktur. Jelasnya, dalam lima tahun ke depan banyak infrastruktur yang akan dibangun, termasuk perhubungan dan perikanan.

Prioritas kesembilan adalah usaha mikro dan menengah. Pada 2010 disiapkan Rp 10 triliun, tahun kedua Rp 20 triliun, dan Rp 50 triliun pada tahun kelima yang akan bekerja sama dengan bank. Sementara prioritas kesepuluh, pendanaan akan bekerja sama dengan lembaga perbankan yang akan dilaksanakan dalam 100 hari ini.

Berkaitan dengan perubahan iklim, Presiden mengatakan, pemerintah akan mengelola tata ruang memelihara hutan. Sementara prioritas ke-12 adalah reformasi kesehatan. Dalam lima tahun mendatang adalah dalam bidang kesehatan. Sedangkan prioritas ke-13 adalah reformasi di bidang pendidikan. Menyambung antara hasil dari lembaga pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Adapun prioritas ke-14 adalah kesiagaan penanggulangan bencana. Yakni, kewaspadaan pemerintah daerah dan warga yang dilanda bencana alam. Prioritas terakhir adalah terwujudnya sinergi antara pusat dan daerah.(ANS)