Mahasiswa Tuntut Anggota DPRD Teken Kontrak Politik
Sugihartono
28/08/2009 23:48
Liputan6.com, Tegal: Pelantikan anggota DPRD terpilih tahun 2009-2014 Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Jumat (28/8) petang, diwarnai unjuk rasa ratusan mahasiswa. Mereka meminta para anggota DPRD terpilih menandatangani kontrak politik sebelum dilantik, agar DPRD hasil Pemilu 2009 ini loyal dalam membawa amanat rakyat. Meski diwarnai demonstrasi, pelantikan tersebut berlangsung lancar.
Ratusan mahasiswa itu terdiri dari elemen Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Suasana sempat ricuh saat para mahasiswa mencoba membuka gerbang Kantor DPRD Kabupaten Tegal. Massa bahkan sempat terlibat saling dorong dan adu mulut dengan puluhan personel Polres Tegal.
Pengunjuk rasa menilai sejumlah anggota Dewan seharusnya tidak dilantik sebelum mereka meneken kontrak politik dengan warga Kabupaten Tegal. Hal itu agar nantinya mereka benar benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau pribadi.
Selain itu, pelantikan diwarnai aksi boikot sejumlah wartawan elektronik dan media cetak. Pasalnya, para peliput dilarang masuk ke ruang paripurna pelantikan para wakil rakyat. Karena kesal, para wartawan akhirnya protes dengan cara meletakkan kamera dan alat peliput lainnya di pintu masuk Kantor DPRD. Mereka juga menyatakan akan memboikot seluruh kegiatan para anggota Dewan.(TES/ANS)
Ratusan mahasiswa itu terdiri dari elemen Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Suasana sempat ricuh saat para mahasiswa mencoba membuka gerbang Kantor DPRD Kabupaten Tegal. Massa bahkan sempat terlibat saling dorong dan adu mulut dengan puluhan personel Polres Tegal.
Pengunjuk rasa menilai sejumlah anggota Dewan seharusnya tidak dilantik sebelum mereka meneken kontrak politik dengan warga Kabupaten Tegal. Hal itu agar nantinya mereka benar benar bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan golongan atau pribadi.
Selain itu, pelantikan diwarnai aksi boikot sejumlah wartawan elektronik dan media cetak. Pasalnya, para peliput dilarang masuk ke ruang paripurna pelantikan para wakil rakyat. Karena kesal, para wartawan akhirnya protes dengan cara meletakkan kamera dan alat peliput lainnya di pintu masuk Kantor DPRD. Mereka juga menyatakan akan memboikot seluruh kegiatan para anggota Dewan.(TES/ANS)
adalah citizen journalism, ruang publik untuk menyampaikan berita dan informasi peristiwa yang terjadi di sekitar.
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
Inilah tempat publik berperan aktif menjadi pewarta berita.
Klik di sini untuk selanjutnya...
