Panas Dingin Indonesia-Malaysia

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang akhirnya mengeluarkan pernyataan terkait hubungan Indonesia dan Malaysia yang akhir-akhir ini semakin memanas. Untuk menyelesaikan masalah dengan negara tetangga itu, Presiden SBY menyatakan akan selalu mengedepankan cara-cara damai dan diplomasi. Namun untuk kedaulatan nasional dan keutuhan NKRI, tidak ada kompromi.

Presiden Yudhoyono mengatakan, kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaliknya, malah menambah masalah yang ada. "Cara menangani hubungan Indonesia dan Malaysia akan disimak dan diikuti negara sahabat di dunia internaisonal," ujar Presiden SBY saat memberi penjelasan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (1/9) malam.

Selain itu, Presiden SBY juga mendesak persoalan batas negara dengan Malaysia harus diselesaikan dengan segara. "Perundingan batas wilayah harus dipercepat dan efektifkan pelaksanaanya," ucap Presiden.

Daniel Sparringga menilai pidato Presiden Yudhoyono sangat tegas, jelas, serta keras tentang tekad Pemerintah Indonesia untuk meneggakkan kedaulatan, kehormatan, dan keutuhan teritorial. "Ketika Menyangkut sengketa kedua negara sahabat, diplomasi yang diutamakan. Tapi ketika itu menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI, tidak ada kompromi. Saya rasa itu pernyataan yang paling keras dari di dalamnya (pidato)," kata Juru Bicara Presiden tersebut.

Memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia berawal di Perairan Bintan, 14 Agustus silam, ketika tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ditangkap polisi Diraja Malaysia. Tuduhannya, menculik nelayan Malaysia. Ketiga petugas itu masing-masing Astriadi, Erdan, dan Selvo Wewengkang. Insiden itu terjadi sesaat setelah ketiga petugas KKP menangkap tujuh nelayan Malaysia yang diklaim kepergok memalingi ikan di perairan Indonesia.

Pada 17 Agustus, tiga petugas KKP akhirnya dibebaskan. Tujuh nelayan Malaysia juga telah dideportasi ke Malaysia. Tapi cerita tak cuma sampai disitu. Berbagai unjuk rasa marak di sejumlah wilayah di Tanah Air memperotes tindakan polisi Malaysia. Tidak cuma unjuk rasa, kemarahan bahkan diikuti tindakan yang kurang simpatik. Mulai dari membakar bendera Malaysia hingga melempar Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan kotoran seraya meminta Negeri Jiran meminta maaf. Alih-alih meminta maaf, Malaysia justru malah terhina oleh aksi-aksi itu.

Hashim Djalal, pakar hukum kelautan nasional, menilai penangkapan tiga petugas KKP tidak lazim. Apalagi, jika penangkapan itu dilakukan di dalam daerah yang dianggap Indonesia sebagai wilayahnya. "Tidak wajar. Karena itu, wajar jika Indonesia protes atas penangkapan tersebut," kata Hashim.

Presiden SBY sendiri telah mengirimkan nota protes kepada Malaysia atas penangkapan itu. Apalagi, kabarnya ketiga petugas KKP diperlakukan sama dengan tahanan lain, seperti diborgol. Namun, nota protes yang dikirimkan pada 28 Agustus lalu itu hingga kini 1 September belum juga mendapatkan jawaban. "Mungkin mereka kebingungan mesti harus menjawab apa," kata Daniel.

Hashim menilai, jika surat resmi atau diplomatik disampaikan dan tak dijawab dalam waktu yang wajar, penafsirannya bisa dua. "Tak hanya berarti diabaikan, bisa jadi mereka juga tidak bisa jawab," jelas Hashim. "Tapi bisa juga diartikan dia mengakui apa yang kita sebut di surat itu sesungguhnya benar."

Lantas, sampai kapan Indonesia harus menunggu jawaban Malaysia atas surat tersebut? Dan bagaimana menyelesaikan batas wilayah dengan? Lalu jika diplomasi juga tidak bisa merukunkan hubungan Indonesia dengan Malaysia, cara apalagi yang harus dilakukan? Simak selengkapnya dalam tayangan dialog Barometer SCTV. Selamat menyaksikan.***