Berebut Jatah Kursi Menteri

Liputan6.com, Jakarta: Selasai sudah pemilu presiden 2009. Kini sudah dapat diprediksi siapa sang pemenangnya. Setelah hampir pasti Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono memenangi pilpres, partai-partai koalisi mulai merapatkan barisan untuk membicarakan ihwal jatah pembagian kekuasaan di kabinet. Memilih anggota kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, penentuan menteri tak terlepas dari upaya balas jasa kepada partai koalisi.

Ketua DPP Partai Demokrat Mohammad Jafar Hafsah mengatakan, mengenai menteri merupakan hak prerogatif presiden dan diutamakan dari kalangan profesional dan juga ada yang dari partai politik.  Hal senada diungkapkan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR, Mustafa Kamal. "Kita mempersilahkah kepada pak SBY secara adil, arif, dan bijaksana untuk menentukan," ungkap Mustafa Kamal dalam program Barometer, Rabu (15/7) malam.

Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa M. Hanif Dhakiri menyebutkan terlalu dini membicarakan bagi-bagi kursi kabinet. "Yang penting adalah recovery politik pasca pilpres," kata Hanif. Partai Amanat Nasional yang juga anggota koalisi menyebutkan partainya berkepentingan untuk membantu SBY untuk membangun pemerintahan yang kuat. "Kami telah mempersiapkan kader-kader yang punya integritas dan kredibilitas untuk memperkuat pemerintahan," kata Ketua DPP PAN Muhammad Najib.

Sabam Sirait, yang mewakili Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengatakan tak baik semua parpol menjadi partai pemerintah. Namun demikian, power sharing juga bukan merupakan sesuatu yang jelek. "Partai politik ikut berpartisipasi dalam pemerintahan jangan dianggap salah," kata Sabam. Sepertinya halnya PDIP, Partai Gerindra juga siap jadi oposisi. "Jika hasil KPU menyatakan pasangan kita kalah, maka kita siap menjadi oposisi," kata Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Pengamat politik Komaruddin Hidayat mengatakan kalau kemenangan Yudhoyono dalam satu putaran ini menandakan SBY tidak terlalu banyak berutang kepada parpol yang ikut dalam koalisi. Karena itu kesempatan bagi SBY guna menyusun kabinet yang dapat "meratakan jalan" untuk lima tahun ke depan. "2009-2014 harus ada hasilnya," kata Komaruddin. Saksikan selengkapnya pembahasan mengenai panasnya kursi kabinet dan sikap Partai Golkar dalam video Barometer.(JUM)