Demoralisasi, Buah Penegakan Hukum yang Lemah

Liputan6.com, Jakarta: Pakar Politik Universitas Indonesia Amir Santoso mengatakan, penegakan hukum yang lemah mengakibatkan munculnya demoralisasi. "Di sini penegakan hukum lemah, maka timbul demoralisasi. Pemimpinnya lemah. Padahal pemimpin harus melaksanakan amanah Pancasila dan UUD 1945. Jadi kita rindu kembali pada UUD 1945 yang asli," ujarnya dalam dialog bertema "Kembali ke Pancasila dan UUD 45" di Jakarta, Ahad (3/7).

Pengabaian filosofi tersebut, kata Amir, dapat dicontohkan dalam musyawarah mufakat yang saat ini sudah tidak ada lagi dalam mekanisme pengambilan keputusan politik. "Ini merembet ke sektor lain. Gotong-royong sudah menipis padahal itu cita-cita founding father kita. Penggagas UUD 1945 itu bukan orang bodoh. Bung Karno, Bung Hatta, Mohamad Yamin, semua orang hebat," ujarnya.

Menurut Amir, jalan untuk mengembalikan itu semua adalah kembali kepada Pancasila dan UUD 1945. "Kita bisa gotong-royong tapi disuruh individualis. Karena itu tidak perlu capai-capai membuat amandamen. Kalapun mau amandem, misalnya masa jabatan presiden, hal yang sifatnya tidak fundamentalis," jelasnya.

Amir menginginkan falsafah Pancasila dan UUD 45 juga hendaknya dilakukan dan diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. "Di Jepang dengan Meiji dislogankan dengan jujur, hemat, dan kerja keras. Begitu juga dengan Jerman. Karena itu bagaimana kalau Pancasila dislogankan dan dipraktikkan," tegasnya.(ASW/SHA)