Pengamat: Kasus Nazarudin Terkait Birokrasi

Liputan6.com, Jakarta: Pengamat politik Universitas Padjajaran Dede Mariana menilai, kasus mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin akibat persoalan birokrasi. Dede melihat, banyaknya persoalan politik saat ini akibat banyaknya partai politik yang tidak sehat.

"Kasus Udin ini kan terkait dengan birokrasi. Karena seperti yang kita tahu, baik pusat maupun daerah, antara kelas politik dan kelas administratif, bersaing ketat," kata  Dede dalam diskusi Polemik bertajuk Bola Panas Nazaruddin di Warung Daun, Jakarta Pusat, Sabtu (28/5).

Menurut Dede, mestinya ada transparansi partai politik kepada publik. Karena, saat ini juga banyak persoalan black market system dalam partai politik. "Seolah loyalitas diukur dari penyumbang dana, padahal bukan itu. Apa yang diperjuangkan anggota partai saya rasa banyak. Jadi, harus dibedakan antara cost politic dan money politic ini yang belum clear," ujarnya.

Karena itu, kata Dede, masalah itu pun berimbas kepada kader partai yang duduk di parlemen. "Kita punya DPR kan untuk memberi manfaat kepada publik. Ini yang belum dirasakan publik. Bukan merampok uang publik," tambahnya.

Dede menjelaskan, dalam kenyataanya meskipun saat ini 40 persen anggota DPR sebagai pengusaha, namun hal itu tidak memengaruhi berkurangnya anggota DPR untuk melakukan korupsi. "Justru akan semakin kuat antara pengusaha dan penguasa. Nah, kalau sekarang bukan kolusi, tapi istilahnya gak ada makan siang gratis," sindirnya.

Dede melihat kemungkinan anggota DPR bukan saja bagi pengusaha. Mantan aktivis sekali pun ketika duduk di parlemen dapat mengalami hal yang sama. "Karena tidak tahan dengan kekuasaan dan uang," imbuhnya.

Untuk membenahi politik di Indonesia, partai politik di Indonesia harus segera dibenahi. Darimana memulainya? Menurut Dede, dimulai dari pembenahan kader dan anggota partai.

Karena itu, terkait kasus Nazaruddin, Dede minta agar segera dituntaskan. "Saya kira publik harus mendesak BK, KPK, dan saya kira media bisa menjebatani untuk mendesak. Kalau tidak terjadi anarki," katanya.(APY/SHA)