Sukses

Tyasno Sudarto: Jangan Mudah Terpancing Isu

Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto membantah keras isu keterlibatan dirinya dengan Dewan Revolusi Islam. Tyasno mengatakan dirinya tak tahu menahu tentang DRI.

Liputan6.com, Yogyakarta: Ramainya pemberitaan tentang adanya rencana kudeta dari kelompok yang menamakan dirinya Dewan Revolusi Islam (DRI) terhadap pemerintahan SBY telah redup. Berita yang disiarkan televisi Al-Jazeera itu seolah asap yang cepat berlalu ditiup angin.

Mantan petinggi TNI yang disebut-sebut ada dalam struktur kabinet DRI sebagai menteri pertahanan pun membantah terlibat. Jenderal (Purn) Tyasno Sudarto mantan KSAD mengatakan informasi itu hanyalah isu dan fitnah belaka. Berita yang mengaitkan dirinya dengan DRI itu merupakan upaya adu domba untuk memecah belah sesama anak bangsa.

"Saya tidak tahu menahu adanya pembentukan Dewan Revolusi Islam dan tidak pernah dikonfirmasi serta tidak mengetahui pencantuman nama saya dalam DRI," kata Tyasno yang kini menjadi Ketua Umum Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa di Kompleks Pendopo Tamansiswa Yogyakarta, Kamis (31/3).

Ketika memberikan klarifikasi tentang pemberitaan DRI yang melibatkan dirinya, ia tidak mengetahui pembentukan DRI apalagi dikonfirmasi dalam kabinet, dengan posisi jabatan sebagai menteri pertahanan.

Menurut dia, isu yang dilontarkan kepadanya adalah hanya isu yang tak terbukti kebenarannya, dan tidak ada harganya sama sekali. Isu itu hanya pepesan kosong.

"Diimbau agar seluruh komponen masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu semacam itu karena tujuannya untuk mengadu domba antaranak bangsa," katanya menambahkan.

Pada kesempatan itu, Tyasno Sudarto juga membantah isu para jenderal purnawiran termasuk dirinya yang akan melakukan kudeta kepada pemerintahan yang sah.

"Saya sebagai purnawirawan membantah tegas isu tersebut termasuk mendukung gerakan untuk menciptakan keresahan di Cikeusik serta aksi pembubaran Ahmadiyah," katanya.

"Semua itu adalah tidak benar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Gerakan-gerakan ormas Islam tersebut tidak ada hubungannya dengan kepentingan Purnawirawan Jenderal yang kritis terhadap pemerintah," katanya juga. (ANT/Vin)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.