Yunus Husein: Desakan Keluar Itu Hanya Politis

Liputan6.com, Jakarta: Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengatakan, desakan Komisi III DPR-RI agar ia keluar dari anggota Satgas Mafia Pajak dan Hukum dinilai hanyalah politis. Hal itu disampaikan Yunus kepada wartawan usai mengikuti rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi III hari ini, Rabu (16/2) sore, di gedung parlemen, Jakarta.

"Kalau lihat satgas global warming itu anggotanya Kejaksaan, Kapolri dan Menteri. Ini bukan soal conflict of interest, tapi politis saja," ujar Yunus menilai.

Yunus keberatan dengan desakan DPR itu, pasalnya bukan hanya dia yang memiliki jabatan ganda. Yunus mencontohkan jabatan yang diemban wakil ketua PPATK saat ini. "Padahal dua-duanya bertanggungjawab ke presiden, PPATK ikut gak cuma ini, wakil saya ikut di Satgas Pemburu Aset Koruptor," ujarnya.

Bahkan ia juga menuding adanya jabatan ganda yang diemban sejumlah anggota DPR, khususnya di Komisi III DPR. "Itu saya dengar dari dalam sendiri. Saya tidak sebut nama. Kemungkinan ada, saya gak bisa sebut," ujarnya.

Menurutnya, yang berhak memutuskan keluar tidaknya sebagai anggota Satgas Mafia Pajak dan Hukum hanyalah presiden. "Saya serahkan ke presiden. Saya kan yang ngangkat presiden, tergantung presidenlah," tegasnya. (MLA)