SBY Harus Bangun Komunikasi dengan Warga DIY

Liputan6.com, Jakarta: Menguatnya penolakan sebagian warga Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta terhadap ide Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), untuk mengangkat Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Utama DI Yogyakarta dan kemudian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dipilih langsung oleh rakyat, menunjukkan kegagalan SBY membangun pola komunikasi yang baik dengan rakyat, khususnya warga DI Yogyakarta.

Penilaian tersebut disampaikan Pakar Poltik yang juga Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Jumat (17/12). Syahganda bisa memahami kesulitan SBY untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam pengisian jabatan Gubernur dalam RUU Keistimewaan Yogyakarta, karena sesuai UUD 1945 jabatan tersebut harus dipilih langsung oleh rakyat, sementara di sisi lain Undang-Undang tersebut juga mengakomodir prinsip-prinsip keistimewaan suatu daerah.

SBY, jelas mantan aktivis ITB itu, dalam posisi dilematis untuk bisa mengakomodir kedua kepentingan itu. Namun disesalkannya, SBY terlampau terburu-buru melibatkan publik dalam mengkaji masalah itu dengan melontarkan istilah tidak boleh ada sistem monarkhi dalam negara demokrasi di tanah air.

"Ini statemen yang kurang bijaksana, tidak peka dengan konteks politik dan budaya Yogya, sehingga yang didapat SBY adalah reaksi negatif publik secara langsung dan meluas," ujarnya. Dia menilai, akan lebih arif jika sebelum melontarkan masalah dilematis yang dihadapinya saat mempersiapkan RUU Keistimewaan Yogyakarta, SBY bicara terlebih dahulu dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X yang menjadi panutan warga Yogya.

"De facto Sri Sultan itu tokoh tertinggi di DI Yogya, de jure Sri Sultan juga Gubernur Kepala DI Yogyakarta. Apa salahnya SBY mengajak bicara dulu Sri Sultan," tandasnya. Syahganda bahkan mengaku, semakin tidak mengerti dengan pola komunikasi Tim Presiden SBY saat merespon ungkapan kekecewaan warga Yogya dalam menanggapi gagasan pemilihan langsung Gubernur DI Yogyakarta. "Masak di tengah protes yang sangat kuat, Mendagri Gamawan Fauzi dengan angkuhnya bilang bahwa itu hak rakyat Yogya, tapi pemerintah pusat juga punya hak," jelas Syahganda.

Menurutnya, sikap mendagri ini menambah antipati tidak saja warga DI Yogya, tapi juga hampir semua warga Jawa yang disatukan oleh empati untuk mendukung Sri Sultan. Keadaan akan jauh berubah, kata Syahganda, jika saja SBY maupun para pejabat pemerintah bisa bersikap lebih sejuk dalam mengkomunikasikan gagasan ataupun sikap politik terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta.

Syahganda Berharap, Tim Presiden SBY sepatutnya pula memiliki kompetensi yang baik dalam mengembangkan pola komunikasi secara produktif, bukan sekadar melakukan intimidasi atau pemblunderan berpolitik, yang hanya menumbuhkan kebencian masyarakat pada SBY. (ARI)