Pemilihan Tak Langsung Rawan Politik Uang

Liputan6.com, Jakarta: Usulan pemerintah tentang pemilihan gubernur oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan bukan dipilih secara langsung oleh rakyat menuai polemik. Wacana itu dinilai menjadi langkah mundur dalam demokrasi dan lebih rawan politik uang. Demikian diungkapkan sejumlah politisi dan pengamat politik di Jakarta, Sabtu (11/112).

Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompol menegaskan, partainya tetap mendukung pemilu kepala daerah secara langsung. "Sebenarnya bagi kami, kalau kita sudah sepakat dipilih langsung oleh rakyat kenapa harus mundur lagi?" tanyanya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Cahyo Kumolo mengingatkan, usulan itu sangat pragmatis dan diduga untuk kepentingan jangka pendek bagi kelompok tertentu. "Saya melihat gelagat yang kurang baik, pragmatis, tidak sehat dalam hanya untuk kepetingan jangka pendek kelompok tertentu," katanya.

Sebaliknya, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia mendukung usulan pemilihan gubernur tidak langsung yang terdapat dalam draft Rancangan Undang-undang Pemilukada yang sedang digodok pemerintah. Menurutnya, sistem pemilukada saat ini tidak  efisien karena menlan biaya tinggi.(Adi/SHA)