SBY Harus Pilih Kabinet Pro Rakyat

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan segera melakukan pergantian sebagian anggota Kabinet Indonesia Bersatu II (reshuffle) yang dinilai tidak menunjukkan kecakapan tugasnya, dan kemudian memberi porsi kabinet berdasarkan keahlian, profesionalisme, serta mencintai rakyat.

Saran tersebut disampaikan pakar politik yang juga Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC), Syahganda Nainggolan, di Jakarta, Rabu (20/10), menanggapi satu tahun usia Pemerintah SBY-Boedioeno. "Rakyat sudah merasakan hasil kerja KIB II selama satu tahun ini. Namun rakyat tidak merasakan hasil signifikan ataupun baik untuk peningkatan taraf hidupnya dari kerja KIB II. Bahkan, kehidupan rakyat miskin tidak mampu dibela oleh menteri-menteri SBY," jelas Syahganda. Karena itu, katanya, kalau tidak ingin terus digoyang aksi-aksi rakyat, SBY harus berani mengganti kabinetnya dengan para ahli atau yang mencintai rakyat.

Menurut mantan aktivis ITB itu, SBY tidak perlu terus menutupi kelemahan anggota kabinetnya. Lebih-lebih SBY sudah memiliki perjanjian tertulis bahwa para menteri bisa diganti setiap saat apabila kinerjanya tidak memuaskan.
"Jadi, SBY harus memanfaatkan penilaian satu tahun masa kerja kabinet untuk diganti dengan yang lebih baik dan lebih mengedepankan kemampuannya pada agenda perbaikan nasib rakyat," tegasnya.

Ia juga mengharapkan SBY tidak merasa berada dalam "penyanderaan" partai-partai pendukungnya, karena masalah penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden SBY sepenuhnya. "Kalau hanya mengandalkan kompromi dengan partai-partai politik, SBY tidak akan mendapatkan calon menteri yang berkompeten atau dicintai rakyat," ungkap Syahganda.

Mengenai kriteria dicintai rakyat itu, Syahganda menyebutkan yaitu mengangkat menteri-menteri yang tidak pro neo liberal, tetapi menteri yang lebih berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat banyak. Juga bukan mengangkat menteri yang sukanya memberi peluang pihak asing mengambilalih usaha-usaha milik pengusaha lokal atau ingin menguasai perusahaan publik yang dimiliki negara. (ARI)