SBY Perlu Selamatkan WNI di Malaysia

Liputan6.com, Bogor: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diharapkan segera bertemu PM Malaysia Najib Razak untuk menyelamatkan 345 warga Indonesia yang terancam hukuman mati di Negeri Jiran. "Apalagi sebagiannya merupakan TKI yang mencari penghidupan di Malaysia, sehingga kasus ini memerlukan perhatian maupun keprihatinan yang besar dari Presiden," kata Ketua Dewan Direktur Sabang-Merauke Circle (SMC) Syahganda Nainggolan di Jakarta, Ahad (22/8).

Oleh karena itu, kata kandidat doktor dari Universitas Indonesia itu, belum adanya sikap langsung dari Presiden Yudhoyono atas persoalan yang amat menganggu itu justru dirasakan aneh sekaligus mengundang pertanyaan serius dari pihak mana pun, termasuk masyarakat internasional. Indonesia akan dipandang negara yang kurang peduli terhadap warganegaranya di luar negeri.

"Secara diplomatik pemerintah Indonesia harus gigih memperjuangkan pembelaan terhadap nasib warganegaranya, lebih lagi menyangkut ratusan orang yang sedang terancam hukuman mati," ujar Syahganda. Ia menambahkan Presiden harus ada di depan dalam kasus tersebut, sebagaimana sering ditunjukkan para kepala negara lain dalam menghadapi kasus sejenis terkait warganegaranya.

Dalam kaitan kasus ini, jika SBY tidak menunjukkan peranan yang serius ataupun langsung, pemerintahan SBY menjadi kurang berharga di mata rakyatnya karena tidak sanggup membela warganegaranya sendiri. "Sebaliknya, apabila SBY tampil melakukan pembelaan yang keras terhadap para WNI itu, SBY akan dianggap pemimpin yang memiliki kewibawaan serta perhatian yang tinggi pada nasib WNI, khususnya yang berada di luar negeri," katanya.

Diharapkan, adanya pertemuan dengan PM Malaysia dan komitmen SBY untuk menyelamatkan kasus hukum para WNI tersebut, dapat melahirkan kesepakatan baru berupa peringanan hukuman ataupun dilakukan pembebasan oleh pihak Malaysia. "Yang terpenting adalah Presiden SBY harus mulai mengadakan pembelaan agar para WNI itu tidak semakin buruk keadaannya, di samping tidak merasa disia-siakan oleh pemimpin negaranya sendiri," tuturnya.(ANT/JUM)