Ical: Dana Aspirasi untuk Daerah

Liputan6.com, Jakarta: Banyaknya penolakan atas usulan Partai Golongan Karya perihal dana aspirasi, Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie bergeming. Ia menganggap ada kesalahpahaman soal dana aspirasi masyarakat sebesar Rp 15 miliar per daerah pemilihan. "Dia (dana aspirasi) tidak merupakan suatu dana yang diberikan kepada anggota DPR, tapi diberikan kepada daerah sesuai dengan kepentingan-kepentingan daerah," jelas Ical--biasa Aburizal Bakrie disapa--di Jakarta, Ahad (6/6).

Apapun itu, kubu Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat termasuk yang menolak. PAN dan PD, kongsi Golkar di Sekretariat Gabungan tak memahami niat politik Partai Golkar. "Kalau anggota DPR diberi alokasi dana tertentu, apakah 10 miliar, apakah 15 miliar, dan dia mengelola untuk dapilnya, kami tidak setuju," tutur Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Sejumlah organisasi non-pemerintah pun ramai-ramai menyatakan penolakan. Mereka meminta pemerintah mengabaikan usulan Golkar. "Kalau anggaran negara dipakai untuk kepentingan pribadi DPR, menyalahi dari prinsip dan filosofi anggaran negara atau APBN," kata Abdullah Dahlan, peneliti ICW (Indonesia Corruption Watch).

Alangkah bijaksana jika saat mengusulkan dana aspirasi, Partai Golkar memahami sulitnya rakyat miskin menjalani hidup. Pertanyaannya sekarang, apakah dana aspirasi akan benar-benar mengalir ke banyak rakyat miskin atau ini model korupsi gaya baru? (AIS)