Sukses

Membuka Isolasi Wilayah Papua

Miskinnya infrastruktur di kawasan Pegunungan Tengah, ditengarai karena sikap diskriminatif dan pembiaran dari Pemerintahi Pusat.

Liputan6.com, Jakarta: Sepuluh bupati Pegunungan Tengah sepakat membentuk Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah. Asosiasi ini merupakan manifestasi dari perjuangan rakyat di Pegunungan Tengah dalam mengejar berbagai ketertinggalan di semua bidang dan aspek kehidupan dari kawasan lain di Indonesia.

Pembentukan asosiasi bupati bertujuan mensinergikan rencana pembangunan dan mengoptimalkan beban pembiayaan untuk pembangunan kerja sama kawasan Pegunungan Tengah, pemerintah provinsi, dan pusat. Sebab pembangunan daerah pesisir dinilai lebih cepat maju dibandingkan kawasan Pegunungan Tengah.

Padahal, menurut Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe, hampir 70 persen penduduk asli Papua ada di pedalaman atau hutan. Lukas menambahkan, kesenjangan terjadi hingga saat ini. Dana otonomi daerah yang digelontorkan oleh pemerintah pusat tak pernah dinikmati oleh masyarakat di Pegunungan Tengah.

Lebih jauh Lukas mengatakan, meminta pemerintah pusat menetapkan kebijakan khusus pembangunan infrastruktur terpadu di kawasan tersebut. "Yang paling utama bertujuan untuk membuka isolasi wilayah sehingga akses sosial dan ekonomi lebih terjangkau ke wilayah Pegunungan Tengah," ujarnya saat berbicara di ruang redaksi Liputan 6, Rabu (31/3).

Lukas menambahkan, pembukaan wilayah dari keterisolasian bisa dilakukan dengan membuka jalur transportasi darat, udara maupun sungai antar kabupaten. Di luar itu, pembangunan infrastruktur lainnya seperti di bidang penerangan listrik, air bersih, serta informasi dan komunikasi.

Selain masalah transportasi, kawasan Pegunungan Tengah sangat memprihatinkan meski sumber daya alam sangat kaya. Hampir semua warga hidup di garis kemiskinan. Sementara itu hampir semua harga komoditi sangat mahal. Satu sak semen, misalnya harganya bisa mencapai Rp 1,2 juta. Bensin dihargai Rp 40 ribu per liter.

  Lukas meminta supaya dana bantuan dari pemerintah dikelola sendiri oleh kabupaten. Alasannya, mereka lebih tahu kebutuhan masing-masing dan apa yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Selain itu pengerjaannya tidak melalui proyek tapi diserahkan kepada lembaga yang lebih professional dan terpercaya.

Apabila permintaan tidak dikabulkan, Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah mengajukan pembentukan provinsi baru. "Jika pemerintah pusat tidak dengar aspirasi, kami meminta daerah otonomi baru sebagai provinsi pegunungan tengah dengan ibu kota Wamena," kata Lukas Enembe.(ARI)



* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini