Din Syamsuddin: Pernyataan SBY Belum Hilangkan Kontroversi  

Liputan6.com, Yogyakarta: Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyikapi rekomendasi Tim Delapan belum menghilangkan kontroversi di masyarakat. "Pro dan kontra di masyarakat terkait penyelesaian kasus pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah masih berlanjut," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin di Yogyakarta, Rabu (25/11) seperti dikutip ANTARA.

Menurut dia, usai peringatan Milad 100 Tahun Muhammadiyah di Stadion Mandala Krida Yogyakarta, pernyataan Presiden tentang penyelesaian kasus Bibit-Chandra terkesan multitafsir sehingga menimbulkan pro dan kontra. "Apalagi hingga kini masyarakat belum melihat apa bentuk konkret dari penyelesaian kasus tersebut sebagaimana yang disampaikan dalam pernyataan Presiden SBY," katanya.

Ia mengatakan pernyataan Presiden SBY mengambang. Padahal sebenarnya Presiden punya kewenangan dan peluang untuk mengambil keputusan konkret terkait dengan rekomendasi Tim Delapan. "Saat ini yang diperlukan adalah realisasi di lapangan dari apa yang telah dinyatakan Presiden SBY. Jadi, yang diperlukan kenyataan bukan hanya pernyataan," katanya.

Oleh karena itu, menurut dia, jika Presiden SBY ingin memberantas mafia peradilan sebagaimana yang diyatakannya, semestinya bisa langsung dilandaklanjuti dengan aksi nyata untuk merealisasikan pernyataan tersebut.

Ia mengatakan jika ingin mengetahui aliran dana Bank Century, selain mendorong hak angket di DPR, Presiden SBY juga perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang memungkinkan PPATK menyerahkan hasil investigasi tentang aliran dana itu. "Saya berharap proses hak angket DPR tidak sekadar basa-basi tetapi benar-benar mengungkap aliran dana Bank Century sehingga masyarakat bisa tahu yang sebenarnya," katanya.(JUM)