Presiden Inginkan Kasus KPK Diungkap Lebih Terang  

Liputan6.com, Surabaya: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan posisi dan sikapnya dalam kasus hukum pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bibit Rianto dan Chandra M. Hamzah, serta Bank Century, kepada publik Senin pekan depan. Demikian dikatakan Staf Khusus Presiden bidang komunikasi politik Daniel Sparringa, kepada ANTARA, Sabtu (21/11).

Presiden, kata Daniel, menginginkan kasus Bibit-Chandra dan Bank Century dapat diungkap menjadi lebih terang. "Beliau memang tidak mempunyai apa pun yang disembunyikan," katanya.

Menurut sosiolog Universitas Airlangga yang resmi menjabat staf khusus Presiden pada 20 November 2009 itu, Presiden akan menyampaikan upayanya membangun tradisi bernegara yang transparan dan akuntabel. Presiden juga akan menyampaikan action plan tentang tata laksana berorganisasi antara Polri, Kejaksaan, dan KPK.

Secara terpisah, ahli hukum Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai, bila pemerintah mau belajar banyak dari kedua kasus itu, sebaiknya membentuk Komisi Negara. Hal itu untuk mengevaluasi lembaga-lembaga negara yang ada agar lebih efektif.

"Saya tahu Polri sudah mempunyai Kompolnas, Kejaksaan sudah mempunyai Komisi Yudisial, KPK sudah mempunyai Penasehat, dan lembaga lainnya juga sama. Tapi semuanya tidak efektif, karena mereka hanya mempunyai hak rekomendasi, bukan eksekusi (tindakan konkret)," katanya.

Lain halnya dengan Komisi Negara. Komisi ini bisa menjadi lembaga yang melakukan evaluasi, memberikan rekomendasi atau saran, sekaligus melakukan eksekusi melalui kewenangan yang diberikan presiden.

Senada dengan itu, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya Syaiful Aris menyatakan, Komisi Negara itu hendaknya bersifat adhoc (sementara). Jika permanen justru akan membebani anggaran negara dan tumpang tindih dengan lembaga lain.

"Tapi saya setuju kalau justru berfungsi mengoptimalkan lembaga yang ada dan mengevaluasi lembaga yang tidak dapat dioptimal," kata Syaiful.(IAN)