Pengamat: Kotak Pos 9949 Tak Akan Efektif

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah pengamat menyatakan, pemerintah hanya ingin membangun citra dengan membuka Kotak Pos 9949. Kotak pos itu menurut pemerintah digunakan untuk menerima pengaduan masyarakat terkait mafia hukum. Pengamat yakin upaya itu tidak akan efektif. Pemerintah sebaiknya memperbaiki substansi masalah dengan membongkar perilaku buruk aparatnya.

Pada Kamis (5/11) kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan prioritas 100 hari pemerintahannya dengan menampung masukan masyarakat mengenai mafia hukum. Namun pengamat seperti Arbi Sanit dan Effendi Ghazali menilai, hal itu tidak akan efektif. Upaya pemerintah itu hanya sekadar polesan dan tidak menyentuh substansi masalah [baca: SBY: Ganyang Mafia Hukum].

Masyarakat juga dinilai semakin tidak percaya dengan kinerja aparat menegakkan hukum. Untuk itu para pengamat dan elemen lembaga swadaya masyarakat mendesak Presiden SBY untuk berani bertindak tegas terhadap para bawahannya yang terindikasi korupsi dan menyalahi aturan. Simak selengkapnya di video berikut.(TES/ANS)