SBY: Jangan Paksakan RUU Rahasia Negara

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar pengesahan Rancangan Undang-undang Rahasia Negara tidak dipaksakan. Menurut Presiden Yudhoyono, harus didapat titik temu antara kedua kebutuhan atau kepentingan terlebih dahulu. "Tak benar bila atas nama rahasia negara, kaidah transparency, good governance lantas dikorbankan," ucap Yudhoyono dalam rapat di Kantor Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9). SBY memimpin rapat untuk mendengarkan laporan terkait polemik RUU Rahasia Negara.

Presiden Yudhoyono sudah menerima surat dari elemen masyarakat yang mengkhawatirkan keberadaan sejumlah pasal karet dalam RUU Rahasia Negara. Ada sejumlah pasal dalam RUU ini yang dianggap dapat mengebiri asas kebebasan dan hak asasi manusia (HAM). Namun, Presiden Yudhoyono mengingatkan kebebasan berlebihan yang mengabaikan keamanan tak boleh terjadi.

Rapat ini dihadiri di antaranya Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso, Kepala Kepolisian RI Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Matalatta. Hadir pula Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. dan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto [baca: Hari Ini Presiden Panggil Menhan].(AIS/ANS)