Pengesahan UU Tipikor Terancam Gagal

Liputan6.com, Jakarta: Panitia Khusus Rancangan Undang-undang (RUU) Tindak Pidana Korupsi menegaskan, cepat atau lambatnya pembahasan undang-undang yang mengatur penanganan kasus korupsi tergantung sikap pemerintah. Pasalnya, sampai saat ini ada sejumlah pasal krusial yang belum terselesaikan terutama seputar kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyidik kasus korupsi.

Selain seputar kewenangan KPK, draf soal Pengadilan Tipikor juga menjadi masalah. Pengadilan Tipikor yang sebelumnya hanya memeriksa kasus-kasus yang dilimpahkan KPK akan dapat dilimpahkan ke tiap pengadilan negeri termasuk posisi hakim ad hoc tak lagi ditentukan KPK tapi ditentukan pengadilan negeri dan Mahkamah Agung.

Sementara itu dalam rapat koordinasi kabinet yang khusus membahas RUU Tipikor kemarin, pemerintah menegaskan akan tetap meminta Dewan secepatnya merampungkan undang-undang tersebut. Jika gagal, telah disiapkan peraturan pengganti undang-undang atau Perppu.(JUM/YUS)