Pengamat: Penyerangan SBY, Reaksi Wajar Lawan Politik

Liputan6.com, Jakarta: Kampanye Pemilihan Umum Presiden 2009 tak hanya diramaikan pemaparan visi misi dan program masing-masing kandidat. Berbagai isu juga dilancarkan, termasuk yang menjurus kampanye negatif. Bahkan informasi palsu atau fitnah untuk menjatuhkan kredibilitas lawan politik pun tersebar.

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono pun tak terhindar dari target. Berbagai kampanye negatif maupun kampanye hitam terarah kepada pasangan dari Partai Demokrat ini. Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Jakarta Bachtiar Effendy memandang hal itu terjadi sebagai reaksi lawan politik terhadap kampanye SBY-Boediono. "Apa yang saya lihat ini justru reaksi atas hal-hal yang dilakukan tim sukses SBY-Boediono," tegas Bachtiar di Jakarta, Sabtu (4/7).

Rabu silam, petinggi Partai Demokrat Andi Alfian Mallarangeng mengeluarkan pernyataan kontroversial menyinggung masyarakat Bugis. Karuan saja, pernyataan Andi memicu protes [baca: Mahasiswa Protes, Andi Mallarangeng Membela Diri]. Meski mengakui pernyataan Andi secara substansi tak bermasalah, tim kampanye SBY menyarankan Andi meminta maaf untuk meredam protes.

Serangan terhadap kubu SBY juga sudah dimulai sejak diumumkannya mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono sebagai cawapres. Boediono disebut-sebut sebagai sosok ekonom neo liberal, yaitu paham yang mengedepankan pasar bebas. Bukan hanya para kandidat, isteri Boediono, Herawati, juga tak lepas dari jerat kampanye hitam. Sebuah salinan fotokopi tersebar di khalayak luas menyebutkan Herawati yang Muslim beragama Katolik [baca: Adi Zein Gagal Bertemu Boediono].

Kontroversi lain muncul ketika Ketua Umum Gerakan Nasional Setuju Satu Putaran Saja, Denny JA, berkali-kali memasang iklan di media massa mengajak warga memilih SBY agar pilpres berlangsung satu putaran. Alasan Denny, pilpres satu putaran bisa menghemat biaya. Ajakan ini kemudian diprotes dua capres lain [baca: Denny JA: Iklan Bukan Milik SBY-Boediono].

Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) juga masih membayangi pilpres. Meskipun persoalan DPT diurus Komisi Pemilihan Umum, namun telunjuk dialamatkan kepada pemerintahan SBY.(ZAQ/LUC)