Reformasi di Maroko Dinilai Belum Cukup

Liputan6.com, Rabat: Para pegiat prodemokrasi di Maroko mengatakan reformasi konstitusional yang diusulkan Raja Mohammed VI masih belum cukup. Para anggota gerakan 20 Februari mengatakan mereka masih akan melaksanakan protes pada Ahad besok, menuntut perubahan lebih besar terhadap sistem politik negara itu.

Usul refromasi mencakup pelimpahan lebih banyak kekuasaan eksekutif kepada perdana menteri dan parlemen, dan mengakui bahasa minoritas Berber. Pasal baru di dalam konstitusi juga meresmikan peranannya sebagai otorita keagamaan tertinggi di negara itu. Demikian dilansir BBC Indonesia, Sabtu (18/6).

Dalam pidato televisi Jumat kemarin, Raja mengatakan langkah-langkah itu akan membentuk lembaga-lembaga demokratis dan melindungi hak-hak rakyat. Usul ini akan direferendumkan pada 1 Juli, tetapi banyak aktivis bereaksi skeptis dengan mengatakan monarki Maroko yang telah berusia 400 tahun sudan terlalu sering berpura-pura melakukan reformasi.

Gerakan 20 Februari yang berbasis pemuda, mengatakan mereka akan terus menuntut konstitusi demokratis yang sungguh-sungguh dan monarki parlementer. "Rencana seperti diusulkan raja, kemarin, tidak menjawab tuntutan kami bagi pemisahan kekuasaan yang sesungguhnya," kata seorang juru bicara di Rabat, ibu kota Maroko. "Kami akan melakukan protes damai hari Minggu terhadap rencana ini."(ADO)