Presiden Hamid Karzai Ajak Damai Taliban

Liputan6.com, Kabul: Pemerintah Afghanistan kembali mengajak kelompok perlawanan gerilyawan Taliban untuk bergabung dalam proses perdamaian. Ajakan ini disampaikan Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, Selasa (24/5), dalam acara jumpa pers bersama dengan Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen, di Istana Presiden di Kabul. Acara ini, seperti ditulis Xinhua-OANA, dalam suasana penjagaan amat ketat. Sekjen NATO tiba di Kabul Selasa dalam kunjungan mendadak ke negara yang dilanda perang itu.

"Sekali lagi saya serukan kepada semua rekan senegara kami yang jauh dari negara mereka sendiri, yang telah mengangkat senjata dan yang melancarkan kegiatan aksi perlawanan terhadap rakyat mereka sendiri, ada peluang bahwa orang-orang Afghanistan memberi mereka kesempatan untuk kembali ke rumah mereka," kata Karzai.

Upaya ajakan damai Karzai dimaksudkan untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 10 tahun dipimpin kelompok Taliban. Presiden Karzai pun telah membentuk Majelis Tinggi untuk Perdamaian, yang beranggotakan 70 orang, September tahun lalu. Tujuannya untuk mempercepat rekonsiliasi nasional yang didukung pemerintah dengan Taliban dan para gerilyawan yang terkait.

Para militan Tailban berulang kali pula menolak tawaran tersebut dan tetap menentang kehadiran pasukan asing di bumi Afghanistan.

"Pesan saya untuk musuh-musuh Afghanistan adalah jelas, jika Anda melanjutkan jalur kekerasan Anda tidak akan menemukan kemenangan, hanya kekalahan," kata Rasmussen dalam konferensi pers yang sama, dan menambahkan "Ikuti jalan damai."

Rasmussen mengatakan peralihan tanggung jawab keamanan lebih dari 140.000 personel pasukan AS dan NATO kepada pasukan Afghanistan adalah "telah berada pada jalur yang benar" dan kekuatan lokal akan mengambil alih keamanan tujuh daerah pada bulan Juli. Proses serah terima tanggung jawab keamanan akan dimulai Juli mendatang dan berlangsung sampai 2014.

Menurut pejabat Afghanistan dan NATO, kini lebih dari 1.700 mantan gerilyawan telah bergabung dengan proses perdamaian dan reintegrasi sejak praktek dimulai tahun lalu. (ANT/Vin)