Amerika-Cina Bicarakan HAM Bulan Depan

Liputan6.com, Washinton: Amerika Serikat akan memulai lagi pembicaraan dengan Cina mengenai hak asasi manusia bulan depan setelah kekosongan dua tahun dan akan menyampaikan sejumlah masalah termasuk kebebasan Internet dan peran pengacara.
   
Amerika dan Cina akan mengadakan pembicaraan itu pada 13-14 Mei di Washington, pembicaraan seperti itu pertama sejak Mei 2008, kata jurubicara Deplu AS Philip Crowley pada wartawan, Kamis(22/4). Kedua negara itu pada awalnya merencanakan untuk mengadakan pembicaraan awal tahun ini, tapi tidak ada tanggal ditetapkan di tengah kemarahan Cina atas penjualan senjata AS ke Taiwan dan pertemuan Presiden Barack Obama dengan pemimpin spiritual Tibet Dalai Lama.
   
Crowley menyatakan, ia mengharapkan kedua negara akan melakukan "pembicaraan yang terus terang" mengenai sejumlah masalah termasuk kebebasan beragama, kebebasan Internet dan pemerintahan berdasar hukum. Crowley berharap, kedua belah pihak akan membicarakan "topik lebih luas mengenai kebebasan Internet dan tersedianya informasi bagi warga Cina".
   
"Kami tidak sepakat dengan Cina seperti apa yang tercermin," katanya. Cina telah menyaring dengan teliti Internet untuk merintangi akses ke topik-topik sensitif seperti tindakan keras di Lapangan Tiananmen 1989 terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi dan gerakan spiritual Falungong yang dilarang. Google mengatakan pada Januari 2010 bahwa mereka akan berhenti bekerjasama dengan badan penyensoran Internat Cina setelah melaporkan serangan cyber terhadap catatan perusahaan itu dan aktivis. 
   
Menurut Crowley, AS juga akan menyampaikan kasus belum lama ini yang mana pengacara Cina yang membela kasus tidak populer dilaporkan telah dilarang atau diganggu oleh pihak berwenang. Pemerintah berdasar hukum berarti sepantasnya pemerintah Cina tidak akan mengintimidasi profesi hukum atau menolak hak nasehat bagi setiap warganya, kata Crowley.
   
Pembicaraan bulan depan akan diadakan antara Michael Posner, pembantu menteri luar negeri untuk demokrasi, hak asasi manusia dan buruh, dan Chen Xu, direktur jenderal departemen organisasi dan konferensi internasional Kementerian Luar Negeri China. (AFP/ARI)