Zelaya Ultimatum Pemerintah De Facto  

Liputan6.com, Tegucigalpa: Presiden terguling Honduras, Manuel Zelaya, mengaku frustrasi dengan negosiasi yang berjalan guna menyelesaikan krisis politik yang terjadi. Pernyataan itu ia sampaikan Senin (13/7) dalam jumpa pers yang dilangsungkan di Nikaragua.

Dalam jumpa pers Zelaya menyatakan, jika pemerintah yang menggulingkannya tidak setuju mengembalikan dirinya ke Honduras, maka upaya mediasi yang dilakukan akan gagal dan langkah selanjutnya akan diambil. Tapi, mantan presiden terguling itu tidak menjelaskan langkah yang dimaksud. Disamping itu, Pemerintah de facto juga dianggap terlalu banyak bicara untuk meraih perhatian, sehingga masalah tak kunjung usai. Pemerintah berkuasa sendiri tidak menanggapi pernyataan Zelaya tersebut.

Sebelumnya, Carlos Lopez, utusan Presiden de facto Roberto Micheletti saat melakukan pembicaraan di Kostarika, Jumat lalu, mengatakan tidak menutup kemungkinan diadakan pemilu sebagai solusi krisis politik di Honduras. Namun, hingga kini belum ada kesepakatan yang dicapai dalam pembicaraan tersebut selain agenda untuk melakukan pembicaraan lanjutan. Hanya saja, belum jelas jadwal pasti pembicaraan lanjutan tersebut dilaksanakan.

Krisis di Honduras terjadi setelah Presiden Manuel Zelaya digulingkan militer dengan alasan menyelamatkan demokrasi terkait upaya Zelaya yang akan mencabut batas waktu masa jabatan presiden. Upaya itu dinilai Mahkamah Agung dan Kongres Honduras sebagai pelanggaran konstitusi.(VIN)