Mayoritas populasi kita hampir 60% --berpendidikan SD dan SMP. Hanyasekitar 2 jutalulusan SLTA setiap tahun yang meneruskan keperguruan tinggi. Bandingkan dengan Cina yang menghasilkan 2juta lulusan S-1, S-2, dan S-3 setiap tahun
KPK bukan hanya akan menghadapi serangan balik dari koruptor dan segala upaya untuk melemahkan institusi antikorupsi ini, melainkan juga menghadapi tekanan politik, intimidasi serta ancaman persoalan internal yang dapat menurunkan kredibilitas KPK dimata publik.
Entah apa yang ada di benak para petinggi PSSI ketika para pengurus provinsi (Pengprov) menyampaikan dua rekomendasi berisi keperihatinan akan roda organisasi saat ini.
SBY jelas-jelas sedang melakukan KKN. Tapi bukan, KKN yang saya maksud ini bukan Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Meski saya tak hendak mengatakan bahwa SBY steril dari KKN pengertian itu, yang saya maksud dengan KKN kali ini adalah Kuliah Kerja Nyata
Miskin strategi, pergantian pemain yang tidak efektif, serta lemahnya kepemimpinan Wim sudah mengorbankan timnas Indonesia. Bahasa tubuhnya tidak mencerminkan seorang pemimpin yang bertanggung jawab.
Obrolan tentang Ruyati binti Satubi yang dihukum pancung di Mekkah, Arab Saudi, 18 Juni lalu masih saja ramai dibicarakan di media massa dan di berbagai kalangan masyarakat. Masyarakat kecewa pada pemerintah.
Bagaimana kita memahami ini semua? Semuanya kini kian jelas: SBY tetap membutuhkan semua parpol yang kini berjejalan dalam kabinet koalisinya. Di saat yang sama, parpol-parpol itu juga membutuhkan SBY.
Kekerasan terhadap lain jenis kelamin tidak saja merusak kehidupan para perempuan, remaja-remaja putri, keluarga dan masyarakat, tetapi juga merenggut berbagai bakat yang mereka miliki dan sangat dibutuhkan oleh dunia.
Melihat manuver-manuver partai politik tersebut, bagaimana kira-kira konstelasi koalisi partai politik pasca-hak angket mafia pajak? Sebelum masuk ke sana, perlu dicatat bahwa dinamika politik terkait hak angket mafia pajak terdiri dari banyak manuver dan akrobat politik selain dari PKS dan Golkar.
