Hanya Langit di Angkasa yang Menjadi Batas

Liputan6.com, Jakarta: 17 Agustus, sekitar dua tahun yang lalu. Resepsi kenegaraan digelar di sebuah negara tetangga--memperingati hari kemerdekaan Indonesia ke-62. Acara yang rutin digelar setiap tahun di seluruh kedutaan besar di dunia. Namun kehadiran keempat tokoh itu mengubah suasana malam menjadi sedikit berbeda. Mereka adalah tamu yang paling dinanti Kedutaaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Dili, Republik Timor Leste. Empat tokoh penting Timor Leste, Presiden Jose Manuel Ramos Horta, Perdana Menteri (PM) Xanana Gusmao, Ketua Parlemen Nasional Timor Leste, Fernando "La Samma" Guterres dan Sekretaris Jenderal Partai Fretilin, Mari Alkatiri langsung mencuri perhatian para tamu. Suasana akrab nampak jelas di malam 17 Agustus itu. Horta mengatakan bahwa batas hubungan baik Indonesia dan Timor Leste hanyalah langit di angkasa. Sehingga apapun yang berada di bawah langit tidak akan bisa merusak hubungan baik yang tercipta pada saat ini dan mendatang. "Anda lihat, semua tokoh politik Timor Leste yang selama ini bertikai, berkumpul dalam resepsi kali ini di dalam Kedutaan Besar Indonesia di Dili. Ini adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi dan ini bisa terjadi karena kami sangat menghormati hubungan baik dengan Indonesia. Ini menandai bentuk hubungan mesra di antara kita," ujar mantan Juru Bicara Perjuangan Timor Leste ketika itu kepada ANTARA. Tak terlihat dendam di mata lelaki berdarah campuran Timor-Portugal itu. Padahal empat dari 11 saudaranya kandungnya tewas dibunuh militer Indonesia. Hubungan Semakin Baik Bumi Timor Lorosae sedang terik saat 21 kali dentuman salvo meriam memekakkan keheningan upacara militer di Bandara Nicolao Laboto, Dili, pada 8 April 2005. Terkesan istimewa, apalagi ini adalah kunjungan pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Disambut Presiden Timor Leste Xanana Kay Rala Gusmao dan istri, Perdana Menteri Mari Alkatiri, dan Menteri Luar Negeri Ramos Horta, seolah pertemuan kenegaraan ini menyiratkan sebuah rekonsiliasi politik. Dalam kunjungan itu pemerintah Indonesia dan Timor Leste menandatangani perjanjian sementara mengenai batas darat. Perjanjian itu ditandatangani Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda dan Menteri Luar Negeri Timor Leste Ramos Horta.   Kini sepuluh tahun berlalu sejak Timor-Timur lepas dari Indonesia [Baca: Keluar Juga Kerikil dalam Sepatu Itu]. Selama dekade itu dapat dikatakan hubungan Indonesia-Timor Leste terus membaik. Berulang kali pemimpin dan pejabat kedua negara saling bergantian berkunjung. Hubungan bilateral itu memang bukan tanpa kerikil. Penyelundupan yang berbuntut insiden penembakan prajurit TNI di perbatasan memang sempat mendorong pemerintah Indonesia mengajukan nota protes. Namun masalah itu kemudian bisa diselesaikan. Kunjungan PM Xanana Gusmao pada 28 April tahun lalu juga menandai hubungan yang semakin harmonis. Ada beberapa catatan penting dari kunjungan pertama Xanana sejak terpilih menjadi PM Timor Leste pada Agustus 2007. Dilihat dari jumlah menteri yang mendampinginya --sembilan orang-- menunjukkan bahwa Xanana membawa agenda besar dalam upaya membina dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste. Selama kunjungan lima hari itu dibicarakan kerja sama ekonomi dan perdagangan, pendidikan, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, hingga pertahanan dan keamanan. Selain itu dibicarakan juga masalah batas wilayah, dan hal-hal yang berkaitan dengan insiden penembakan Presiden Ramos Horta 11 Februari 2008 silam, serta Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Di bidang perdagangan, produk-produk Indonesia mendominasi kebutuhan masyarakat Timor Leste. Sebanyak 75 persen kebutuhan masyarakat Timor Leste didatangkan dari Indonesia. Kunjungan kala itu memang seolah ingin menyambung kembali keretakan akibat "benturan" beberapa pekan sebelumnya. Itu terkait dengan pernyataan terbuka Presiden Ramos Horta yang menuduh ada elemen Indonesia (juga Australia) terlibat dalam upaya pembunuhan atas dirinya. Tudingan itu lantas ditanggapi SBY dengan pernyataan tegas. Ia meminta Horta tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa menimbulkan salah tafsir.Komisi Kebenaran dan Persahabatan Apa yang paling mengganjal  hubungan bilateral Indonesia-Timor Leste? Jawabannya pasti akan kembali kepada peristiwa pelanggaran hak asasi manusia (HAM) pascajajak pendapat di Timor-Timur 1999. Banyak bagian dari pemerintah dan masyarakat Indonesia menganggap lepasnya Timor Timur sebagai peristiwa yang sangat traumatis. Sementara bagi pemimpin dan masyarakat Timor Timur, invasi dan pendudukan Indonesia adalah salah satu masa yang paling kelam dalam sejarah mereka [Baca: Kisah Pejuang Integrasi yang Cinta Merah Putih].Menyadari ada penghalang yang akan senantiasa mengusik hubungan kedua negara, Indonesia dan Timor Leste lantas sepakat membuat Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP). Lembaga ini dibentuk 9 Maret 2005 untuk mencari jalan tengah penyelesaian kasus kerusuhan selepas jajak pendapat. Lembaga ini terdiri atas 10 anggota (5 dari Indonesia dan 5 dari Timor Leste). Anggota KKP dari Indonesia adalah Benjamin Mangkoedilaga (koordinator), Ahmad Ali, Wisber Loeis, Mgr Petrus Turang, dan Agus Widjojo. Sementara anggota komisi dari Timor Leste adalah Jacinto Alves (koordinator), Deonísio Babo, Aniceto Guterres, Felicidade Guterres, dan Cirílio Varadeles. KKP menghasilkan sejumlah rekomendasi yaitu meniadakan amnesti atau rehabilitasi bagi siapa pun, peningkatan akuntabilitas lembaga hukum dan HAM kedua negara, membentuk pusat dokumentasi dan resolusi konflik, menyelesaikan masalah ekonomi, membentuk komisi orang hilang, pengakuan untuk mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf resmi kepada korban, serta membentuk zona damai bebas visa dan pengawasan perbatasan. Dalam laporan KKP tertanggal 28 April itu juga dinyatakan, TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah Timor Timur, bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah itu. Laporan setebal 300 halaman itu menyebutkan, ketiga institusi ini mendanai dan mempersenjatai milisi yang melakukan pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Pelanggaran dilakukan dengan pengusiran paksa, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, dan penangkapan semena-mena. Namun sudah bisa ditebak sebelumnya. Indonesia dan Timor Leste sepakat tidak membawa kasus ini ke ranah hukum, dan memilih menyelesaikannya secara politik. Namun kedua negara wajib meminta maaf kepada para korban dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa. Pada sambutannya usai menerima laporan KKP setahun lalu, SBY menjelaskan bahwa tujuan dibentuknya KKP adalah untuk menetapkan kebenaran yang menyeluruh terkait berbagai peristiwa yang terjadi sebelum dan setelah dilakukannya jajak pendapat pada tahun 1999. "Proses ini mengedepankan upaya rekonsiliasi dan persahabatan serta menjaga agar peristiwa yang sama tidak terulang kembali," kata SBY. Saat pembentukan komisi ini, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon sempat mengkritik komisi ini karena dinilai tidak akan tuntas menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Namun salah satu anggota KKP dari Indonesia Agus Widjojo, yang dihubungi Liputan6.com via telepon, mengatakan masalah ini adalah persoalan antara Indonesia dan Timor Leste, dan telah diselesaikan dengan baik. Agus Widjojo menegaskan, ia belum bisa menilai penerapan hasil KKP karena masih tahap sosialisasi dan baru dijalankan tahun depan. Ia tidak melihat hambatan dalam pelaksanaan rekomendasi KKP melainkan tantangan yang harus dilaksanakan. "Tantangan bagi kedua negara adalah bagaimana kedua bangsa bisa sepakat untuk memaafkan kesalahan di masa lampau untuk membangun masa depan," ujar mantan kepala staf teritorial TNI itu. Secara kontemplatik, Agus Widjojo menilai hubungan Indonesia-Timor Leste saat ini berada pada titik yang sangat kondusif. (ROM)