Yusril Bersedia Cabut Pernyataan Kasarnya

Liputan6.com, Jakarta: Mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra bersedia mencabut perkataan 'goblok' kepada Jaksa Agung Basrief Arief. Namun hal itu akan dilakukan jika Basrief meminta maaf kepadanya.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Yusril, Jurhum Lantong, menyikapi permintaan Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (29/6).

"Tapi Yusril baru mau melakukannya kalau Pak Basrief lebih dulu meminta maaf atas perlakuan kasarnya kepada Yusril dengan mencekalnya menggunakan undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi," kata Jurhum dalam rilisnya, Rabu (29/6).

Jurhum mengatakan, sikap Yusril yang menggunakan kata kasar kepda Basrief karena Jaksa Agung telah memperlakukan Yusril dengan cara yang kasar.

"Perlakuan kasar itu telah menimbulkan dampak yang jauh dan berakibat hukum, jauh lebih serius dari sebuah kata yang diucapkan. Sebagai pejabat negara, Basrief harus secara "gentle" meminta maaf kepada Yusril," ujarnya.

Jurhum pun menaggapi pernyataan Kapuspenkum Noor Rachmad yang menyebut Yusril sebagai orang yang berderajat tinggi, dan merasa tersinggung dengan tudingan Yusril.

"Apa dia (Noor Rachmad) sudah lupa. Aparat Kejagung juga telah memperlakukan Yusril dengan kasar yakni menggembok pintu gerbang Kejagung dan menuduhnya akan melarikan diri," kata Jurhum mengingatkan peristiwa penggembokan Yusril oleh aparat kemanan Kejagung setahun yang lalu.

"Kalau aparat Kejaksaan menganggap Yusril sebagai orang berderajat tinggi, mengapa sampai tega-teganya menggembok beliau dan menuduhnya akan melarikan diri," terang Jurhum.

Apalagi aparat Kejagung telah memperlakukan Yusril sebagai manusia rendahan dan menganggapnya seperti maling murahan yang mau kabur ketika menghadapi penegak hukum.

Jurhum menilai pernyataan Noor Rachmad tidak sama antara kata dan perbuatan. Sepertinya aparat Kejagung sudah kehabisan akal menghadapi serangan Yusril karena kesalahan mereka menerapkan hukum dalam membuat surat cekal.

"Mereka kini berusaha mencari simpati masyarakat, dengan mengalihkan substansi  persoalan kepada masalah  sopan-santun,  yang lebih banyak berurusan dengan selera daripada norma hukum yang bersifat pasti," kata Jurhum.(MEL)