Kinerja Depnaker dan BNP2TKI Dipertanyakan

Liputan6.com, Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI (bidang Luar Negeri), Fayakhun Andriadi mengingatkan pihak BNP2TKI agar jangan pura-pura prihatin dengan kasus pemancungan TKW Ruyati oleh pihak Arab Saudi.

"Sesungguhnya, berdasarkan informasi yang kami himpun, sebelum proses pemancungan terjadi, mereka (BNP2TKI) sebenarnya punya kans untuk merespons keinginan pihak keluarga majikan Ruyati yang sudah membuka diri untuk mencari solusi terbaik," ungkapnya di Jakarta, Selasa (20/6).

Fayakhun Andriadi menuturkan, keluarga korban sudah bersedia memaafkan (Ruyati), asal diberi ganti rugi miliaran rupiah, sebagaimana aturan di sana. "BNP2TKI kan mengumpulkan dana asuransi TKI yang nilainya bertambah puluhan miliar per bulan. Makanya, untuk kasus TKW Ruyati yang akan dipancung waktu itu, sebenarnya harus secepatnya ditalangi dulu," kata Anggota Fraksi Partai Golkar ini.

Sebab, menurutnya, sudah sejak Mei 2010 lalu pihak keluarga melapor kepada Pemerintah Arab Saudi, mereka bersedia memaafkan Ruyati dengan jaminan ganti rugi tadi. "Mestinya kan uang asuransi yang dikumpul dari para TKI tersebut digunakan untuk menyelamatkan nyawa TKI juga," tandas Legislator dari Daerah Pemilihan Luar Negeri ini.

Jika BNP2TKI tetap `ngotot mengurusi khusus TKI ke LN, menurutnya, berarti harus bertanggungjawab penuh atas insiden TKW yang dihukum mati di Arab Saudi ini. Fayakhun meminta, rekan-rekan Komisi IX DPR RI (bidang Ketenagakerjaan), agar memanggil dan mempertanyakan pertanggungjawaban BNP2TKI dan Kemnakertrans dalam kasus ini. (Ant/ARI)