Marzuki Alie: Somasi Tidak Tepat

Liputan6.com, Jakarta: Polemik rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat kian ramai dibicarakan publik. Bahkan, tidak sedikit yang menggugat hasil kebijakan DPR itu. Pada Senin (4/4), Serikat Pekerja BUMN pun telah menggugat ke pengadilan atas rencana pembangunan gedung yang dinilai cukup "wah" itu [baca: DPR Akan Disomasi soal Proyek Gedung Baru].

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Marzuki Alie menyatakan bahwa gugatan tersebut dinilai tidak tepat. Kecuali jika gugatan tersebut terkait dengan pelanggaran tata aturan DPR. "DPR sebagai lembaga negara sesuai undang-undang, kalau somasi itu undang-undang. Kalau somasi itu terkait undang-undang, dan kita salah, kita terima. Kalau somasi tidak terkait itu, somasi itu tidak tepat," ujarnya usai menghadiri acara seminar di Hotel Sultan, Jakarta, Senin siang.

Marzuki mengaku, memang sudah sejak di Sekretariat DPR pihaknya menerima tuntutan. "Dan itu juga atas nama lembaga saya tandatangani, jadi atas nama lembaga saya yang dituntut," katanya.

Soal kelanjutan pembangunan gedung tersebut, Marzuki menegaskan, DPR akan segera membahas masalah ini ke rapat paripurna guna mencari masukan dan solusi yang baik. "Kita akan konsultasi lagi dengan fraksi-fraksi dan nanti dibawa ke paripurna, pembahasan hanya di BURT. Saya tampil memutuskan apabila paripurna membatalkan," tuturnya.

Marzuki juga menyayangkan dengan sikap Partai Gerindra yang terkesan sumbang dalam keputusan sikapnya. "Saya bingung, Gerindra ada perwakilan juga di BURT. Dia kan anggota Dewan. Tapi biarlah ini kan demokrasi. Kesiapan kita ikuti aturan DPR. Secara formil Gerindra ada perwakilan. Jadi apa yang diputuskan BURT itu perwakilan fraksi," ucapnya. Lebih lanjut menanggapi soal penghentian Pius Lustrilanang, Marzuki enggan menanggapi. "Itu masalah internal," ujarnya singkat.(BJK/ANS)