Kwik Bersedia Beberkan Kasus Sisminbakum

Liputan6.com, Jakarta. Mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kwik Kwan Gie menyatakan kesediannya untuk  mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum). "Saya tidak tahu,hal ini bentuk dukungan atau bukan? Tapi tentu saya selalu bersedia untuk menceritakan hal yang benar," katanya kepada wartawan di kantornya di Jalan Tambak No. 27, Jakarta, Senin (02/8).

Menurut Kwik, kasus Sisminbakum telah diatur dalam Letter of Intent (LoI) antara pemerintah RI dan International Monitoring Fund (IMF) yang ditandatanganinya ketika ia menjabat Menko Ekuin. "Sisminbakum diatur dalam perjanjian ini. Prosedur kebijakannya sudah benar dan sesuai kebutuhan dan keterdesakan ketika itu. Sisminbakum juga sesuai dengan syarat yang diajukan IMF kepada pemerintah Indonesia," tuturnya.

Dikatakan Kwik, saat itu Indonesia sedang membutuhkan pemulihan ekonomi yang cepat sehingga Sisminbakum dipercaya sebagai instrumen yang tepat. Ketika sistim perizinan masih lambat, jelasnya, diperlukan komputerisasi yang dapat mengakses secara nasional.

"Sehingga izin atau akte pendirian perusahaan tidak membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengurus perizinannya," kata politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu. "Sistem komputer yang sangat cepat  tersebut merupakan instrumen yang luar biasa. Setelah komputerisasi dampak dan efektifitasnya mulai terasa."

Program Sisminbakum menyeret nama mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra sebagai tersangka, dengan kerugian negara sebesar Rp 400 milyar. Kwik beranggapan, tidak ada persoalan dalam komputerisasi Sisminbakum. Ketika ditanya soal angka-angka rupiah dalam pelaksanaan program itu, Kwik mengaku tidak tahu menahu.

"Tidak benar jika Pak Yusril dipersalahkan tentang komputerisasinya. Tapi kalau yang dipersalahkan angka-angka uangnya, maka saya tidak tahu menahu. Karena ketika pelaksanaannya, saya tidak ikut campur," jelas Kwik.(CHR/SHA)