DPR Pertanyakan Kebijakan BBM Bersubsidi

Liputan6.com, Jakarta: Rencana pemerintah melarang pengunaan bahan bakar bersubsidi bagi mobil pribadi memancing reaksi berbagai kalangan. Wakil Rakyat menunggu pemberitahuan resmi pemerintah.

"Harus jelas kategorinya. Plat hitam itu yang seperti apa. Kita tidak tahu kategorinya, menengah ke atas atau bukan," ujar M. Syafruddin, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, baru-baru ini.

Hal serupa juga dipertanyakan Satya Widyayudha, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya. Dia mempertanyakan kesiapan pemerintah terkait rencana tersebut. "Perlu ditindaklanjuti lebih jauh lagi, apakah pemerintah sudah benar-benar melakukan survei untuk mengetahui kebutuhan masyarakat," ujar Satya.

Dua pilihan pelarangan menggunakan BBM subsidi--seluruh mobil pribadi atau hanya mobil pribadi produksi 2005 ke atas, menurut pengamat tak banyak berguna. Sebaliknya, kebijakan tersebut malah menimbulkan kecurigaan. "Jangan-jangan malah menguntungkan SPBU tertentu," kata Kurtubi, pengamat perminyakan dan transportasi [baca: Mobil Pribadi Diusulkan Tak Pakai BBM Bersubsidi]

Kurtubi menilai, dalam jangka panjang, konversi ke bahan bakar gas jauh lebih murah dan cocok pengganti BBM. Selain lebih murah dari premium, Indonesia memiliki sumber gas alam yang jauh lebih besar dari minyak bumi. Bahan bakar gas juga mempunyai emisi gas buang yang lebih bersih dibanding bahan bakar minyak.(ULF)