Ekonom: Hasil KTT G-20 Harus Disosialisasikan

Liputan6.com, Jakarta: Pemerintah Indonesia didesak membuat komitmen nyata berdasarkan hasil Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Seoul, Korea Selatan. Dalam wawancara eksklusif dengan Kantor Berita Xinhua, Jumat (12/11), pengamat ekonomi otonomi daerah Agung Pambudi mengatakan, komitmen itu dimaksudkan agar bisa diadaptasi setiap daerah otonom. Dalam beberapa kasus, daerah lokal belum siap dalam menghadapi komitmen pemerintah pusat yang bekerja sama dengan investor asing.

Agung yang juga Presiden Direktur Regionomika Advisory Group--sebuah forum ekonomi berfokus pada daerah otonom, mengatakan pemerintah harus mensosialisasikan hasil yang dicapai dalam KTT G-20. "Saya meminta pemerintah untuk tidak membuat komitmen yang tidak bisa disesuaikan di daerah kami. Pemerintah harus menghitung kapasitas daerah. Hal ini sangat penting," katanya. Terlebih, imbuh dia, pemerintah mewakili rakyat dalam membuat kesepakatan dan komitmen dalam KTT G-20, otomatis pemerintah harus peduli dengan kebijakan daerah.

Lebih jauh Agung mengatakan, terkadang komitmen yang dibuat pemerintah pusat dalam Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) serta Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), tidak dihiraukan oleh daerah-daerah otonom karena kendala tertentu. Padahal, prinsip dari perdagangan bebas adalah negara bisa mengirimkan produk mereka dengan bebas ke negara lain. Namun, sesuai konteks otonomi daerah di Indonesia yang diberlakukan pada 2001, mereka dapat menimbulkan hambatan tarif dan nontarif. Jadi, ini tidak sejalan dengan komitmen pemerintah pusat.(ANS)