Pemakaian Premium Bagi Pengendara Motor Dibatasi

Liputan6.com, Jakarta: Para pengendara motor atau "bikers" dalam waktu dekat tidak bisa lagi mengisi kenderaannya dengan menggunakan premium, pasalnya pemerintah berencana membatasi pemakaian premium bagi pengendara motor. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengungkapkan rencana itu di Jakarta, Rabu (26/5). Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi itu rencananya akan mulai diterapkan Agustus 2010.

Menurutnya. mekanisme penerapan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi diharapkan sudah diputuskan akhir Juni. Agustus nanti rencananya akan dilakukan ujicoba di Pulau Jawa. Perihal larangan penggunaan BBM bagi sepeda motor ini, pemerintah, lanjut Evita sudah melakukan pembicaraan dengan kalangan Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI)

Pemerintah akan menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi yang dimulai mulai tahun ini. Pembatasan terpaksa diterapkan untuk menekan konsumsi BBM bersubsidi yang diperkirakan mencapai 40,1 juta Kiloliter (KL) pada tahun 2010. Kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan dalam APBN-P 2010 adalah 36,5 juta KL, Sementara BPH Migas memperkirakan, volume BBM bersubsidi tahun ini dapat mencapai 40,1 juta KL.

Prediksi peningkatan ini akibat membengkaknya konsumsi premium dan solar dari kuota yang telah ditetapkan. Konsumsi premium diprediksikan naik dari 21,45 juta KL menjadi 23,2 juta KL. Konsumsi solar naik 11,25 juta KL menjadi 13,1 juta KL. Hanya minyak tanah yang tetap 3,8 juta KL.

Penjualan sepeda motor di Tanah Air memang terus melonjak. Selama kuartal pertama 2010 tren naik terus berlanjut. Bahkan AISI merevisi target penjualan mereka di 2010 menjadi 6,6 juta dari 5,8 juta unit atau mengejar rekor baru penjualan sepeda motor.

Rencana pembatasan BBM subsidi ini bisa menjadi batu sandungan baru. Karena akan memberatkan konsumen dan produsen sepeda motor. "Alasannya kurang masuk akal. konsumsi BBM untuk sepeda motor kan jauh lebih kecil dibandingkan mobil. Sebaiknya pelarangan penggunaan BBM subsidi oleh sepeda motor tidak perlu dilakukan," kata Johannes Loman Executive VP Director Astra Honda Motor. (ARI)