Pengamat: Harus Ditelusuri Siapa yang Bertanggung Jawab  

Liputan6.com, Jakarta: Pengamat ekonomi, Hendri Saparini, meminta DPR harus segera melanjutkan hak angket kasus pencarian dana talangan atau bailout Rp 6,7 triliun kepada Bank Century. Sebab, berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), jelas terlihat adanya penyalahgunaan wewenang dalam pemberian dana talangan itu.

"Harus ditelusuri siapa yang bertanggung jawab," kata Saparini di Jakarta, Senin (23/11). "Harus ada konsekuensinya."

Sementara Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan penyerahan hasil audit BPK hari ini kepada DPR yang tidak disertai laporan aliran lalu lintas dana Rp 6,7 triliun. Namun, BPK berdalih, aliran dana hanya mungkin diketahui jika mereka bisa meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk memberikan informasi. Sedangkan PPATK menyatakan pemberian informasi itu tak ada dasar hukumnya [baca: Tak Ada Aliran Dana di Audit Bank Century]. Selengkapnya, simak video berita ini.(BOG)