Sukses

Sultan Belum Putuskan Relokasi Korban Merapi

Sultan mengatakan, pihaknya telah mendapatkan rekomendasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) terkait lokasi KRB III yang harus steril dari permukiman warga.

Liputan6.com, Yogyakarta: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X belum memutuskan relokasi korban bencana erupsi Gunung Merapi yang tempat tinggalnya berada di kawasan rawan bencana III. "Saya belum mengambil inisiatif terkait dengan relokasi. Saya baru berinisiatif jika warga sudah berada di hunian sementara," kata Sultan di Yogyakarta, Senin (17/1).

Menurut Sultan, inisiatif yang akan diambil di antaranya melakukan dialog dengan warga, apakah bersedia untuk direlokasi atau tidak? Setelah dialog baru ditentukan langkah selanjutnya yang perlu ditempuh untuk warga yang berada di kawasan rawan bencana (KRB) III.

"Dengan demikian, langkah yang ditempuh selanjutnya sesuai dengan keinginan warga. Jika mengambil keputusan tanpa dialog dikhawatirkan warga tidak setuju dan tidak mau melaksanakannya," ujar Sultan.

Sultan mengatakan, pihaknya telah mendapatkan rekomendasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kegunungapian (BPPTK) terkait lokasi KRB III yang harus steril dari permukiman warga. "Namun, rekomendasi tersebut hanya sebatas saran. Sedangkan keputusan untuk perlu tidaknya dilakukan relokasi masih diserahkan kepada pemerintah daerah," katanya.

Menurut Sultan, rekomendasi secara tertulis sampai sekarang memang belum ada, hanya saran KRB III kalau bisa jangan untuk permukiman, dan hal itu diserahkan ke pemerintah daerah. "Jadi, hanya saran karena sampai sekarang surat keputusan mengenai KRB III tidak untuk permukiman belum ada," katanya.

Dia mengatakan telah menanyakan kepastian rekomendasi tersebut kepada BPPTK. Namun, hingga kini Pemprov DIY belum mendapatkan kepastian secara detil termasuk daerah yang tidak boleh untuk permukiman. "Daerah mana saja yang harus steril dari permukimam tidak disebutkan, hanya KRB III. Saya telah minta kepastian tetapi nyatanya sampai sekarang hanya disarankan untuk KRB III bukan untuk permukiman," katanya.(Ant/ULF)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini